Dengan begitu, dia menilai tanpa insentif yang jelas dan kebebasan perdagangan, akan membuat market makers yang beroperasi di Singapura atau London enggan menempatkan modalnya pada bursa yang belum teruji tersebut.
Lingkungan Netral
Di Singapura, Ronny mencatat keberhasilan SGX ditopang oleh penyediaan lingkungan perdagangan yang netral, kepastian hukum, ketiadaan pajak modal, efisiensi lalu lintas devisa, integrasi dengan industri perbankan komoditas, serta keandalan sistem.
“Ketepatan mengantisipasi berbagai bentuk penyumbatan struktural akan menentukan apakah BMKS mampu berkembang sebagai bursa acuan yang dipercaya atau hanya menjadi instrumen administratif yang dihindari oleh pasar global,” kata Ronny ketika dihubungi, Rabu (19/8/2026).
“Keberadaan pasokan fisik tidak secara otomatis menggaransi bahwa para pelaku industri internasional mau mentransaksikan kontrak derivatifnya di bursa tersebut,” tegas dia.
Ronny menyatakan BMKS yang dirancang Indonesia perlu memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan badan penetapan standar global agar dapat diakui oleh pelaku pasar global.
Pertama, partisipasi yang masif guna menghasilkan likuiditas yang cukup. Hal ini ditandai oleh rentang harga jual dan beli yang sempit, serta dampak harga yang minim ketika transaksi dalam skala besar terjadi.
Kedua, keberadaan lembaga kliring independen yang memitigasi risiko gagal bayar.
Ketiga, instrumen derivatif yang lengkap dan opsi lindung nilai atau hedging.
Keempat, bursa beserta lembaga kliringnya wajib memperoleh status pengakuan dari regulator internasional.
Kelima, kesiapan jaringan gudang di lokasi strategis perdagangan internasional dengan sistem validasi mutu fisik independen dan terintegrasi dengan penerbitan bukti kepemilikan digital.
Keenam, jaminan kebebasan lalu lintas modal lintas batas serta kemudahan konversi valuta asing tanpa risiko penahanan dana atau hambatan pemindahan dana.
Potensi Indonesia
Ronny menilai nikel masih menjadi komoditas yang paling berpotensi dikuasai pembentukan harganya oleh Indonesia melalui BMKS.
Dia memandang posisi tersebut ditopang oleh besarnya pangsa produksi nikel Indonesia di pasar global setelah pemerintah menerapkan larangan ekspor bijih mentah dan mendorong hilirisasi.
Menurut dia, pangsa produksi tambang nikel Indonesia meningkat dari sekitar 6% pada 2015 menjadi lebih dari 58%—70% dari total produksi dunia.
Pertumbuhan tersebut telah mengubah peta biaya industri nikel global dan mendorong sejumlah smelter berbiaya tinggi di Australia dan kawasan lainnya menghentikan operasinya.
Akan tetapi, pembentukan harga nikel dunia masih bergantung pada London Metal Exchange (LME) yang menggunakan acuan nikel kelas 1. Sementara itu, mayoritas produksi Indonesia didominasi nikel kelas 2 seperti nickel pig iron (NPI), feronikel (FeNi), serta mixed hydroxide precipitate (MHP).
“Ketidakcocokan instrumen ini menyebabkan produsen Indonesia menjual produknya dengan diskon acuan LME, yang mempertegas kebutuhan akan instrumen Indonesia Reference Price berbasis nikel hasil hilirisasi domestik,” tegas dia.
Selain nikel, Ronny menilai CPO memiliki posisi penawaran yang kuat untuk dikembangkan dalam BMKS. Dia menyatakan Indonesia menguasai lebih dari separuh ekspor CPO dunia, tetapi pembentukan harganya secara historis masih mengacu pada Bursa Malaysia Derivatives (BMD).
“Meskipun Bappebti meluncurkan Bursa CPO Indonesia pada Oktober 2023, instrumen tersebut belum berhasil menjadi acuan global karena sifat partisipasinya yang sukarela dan volume transaksi fisik yang belum mencapai ambang kritis 10% hingga 20% dari total perdagangan CPO nasional,” ungkapnya.
Adapun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan sinyal BMKS bakal diberi nama Indonesia Commodity Exchange (Icomex).
Bursa nantinya difokuskan sebagai pembentukan harga acuan nasional atau Indonesia Reference Price (IRP) untuk berbagai produk komoditas utama yang diproduksi di dalam negeri a.l. nikel, batu bara, hingga CPO.
Akan tetapi, Prasetyo mengatakan pemerintah belum secara resmi menetapkan jenis komoditas yang dapat diperdagangkan di BMKS.
“Belum diputuskan. Hal yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama, misalnya CPO, nikel, batu bara. Semua sedang disiapkan,” ujar Prasetyo kepada awak media, Senin (17/8/2026).
Prasetyo tak menutup kemungkinan bahwa bursa komoditas yang sudah ada, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), akan digabung ke Icomex.
Walakin, Prasetyo belum menjelaskan mengenai mekanisme yang digunakan oleh Indonesia untuk menentukan harga tersebut.
“Nanti ada mekanismenya. Sama ada cost-nya, ada ininya, harga dunianya bagaimana,” ujarnya.
Dalam perkembangannya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan M. Sarjito kepada DPR untuk menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan Komisi XI DPR akan menindaklanjuti usulan dari Prabowo tersebut. Nantinya, usulan dari Prabowo akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku, termasuk uji kepatutan dan kelayakan.
"Begitu juga terkait dengan OJK, OJK juga akan diproses sesuai mekanismenya di Komisi XI, kami sudah tugaskan. Namanya itu pak m sarjito. Pak M. Sarjito yang nantinya akan diproses sesuai mekanismenya di Komisi XI," ujar Puan kepada awak media, Selasa (18/08/2026).
Prabowo sebelumnya mengumumkan bursa mineral dan komoditas strategis untuk memperkuat posisi tawar komoditas nasional di pasar internasional akan resmi beroperasi pada awal 2027.
“Pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung Parlemen, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menjelaskan pemerintah bersama DPR RI akan segera membahas regulasi teknis pelaksanaan bursa tersebut agar dapat disahkan tepat waktu selambat-lambatnya pada 17 September 2026.
(azr/wdh)
