Lebih lanjut, pemerintah juga menyatakan subsidi listrik bakal terus diarahkan agar lebih tepat sasaran, yakni dengan membidik golongan yang berhak.
Golongan pelanggan yang berhak dikelompokkan ke dalam golongan rumah tangga, industri kecil, golongan pemerintah, sosial, dan golongan curah dan traksi sesuai regulasi yang berlaku serta melihat status kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga menegaskan subsidi listrik untuk rumah tangga hanya diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai dengan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam kaitan itu, pemerintah berencana menyesuaikan tarif listrik untuk pelanggan nonsubsidi.
“Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan ketepatan sasaran agar subsidi diberikan kepada rumah tangga yang berhak,” sebagaimana tertulis dalam dokumen tersebut.
Selain itu, pemerintah bakal mendorong transisi energi untuk mengurangi emisi dan mengurangi energi fosil.
“Hal ini dilakukan khususnya dengan transisi energi dari pemanfaatan energi yang berbasis fosil menuju EBT. Kebijakan ini perlu dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya kondisi sektor ketenagalistrikan dan kemampuan fiskal,” tegas pemerintah.
Sekadar catatan, pemerintah memang sedang menggencarkan pengembangan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT), salah satunya melalui program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt (GW).
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pengembangan PLTS 100 GW dapat rampung dalam waktu empat tahun.
Dari besaran itu, Kepala Negara menargetkan pada tahun ini Indonesia bisa merampungkan pengembangkan PLTS dengan kapasitas sekitar 30 GW.
“Kita juga akan membangun listrik dari tenaga surya sebesar 100 GW dan ini harus kita laksanaan dalam 4 tahun, tetapi tahun ini saja target kita adalah 30 GW,” kata Prabowo dalam peresmian Motor Listrik Nasional, disiarkan secara daring, Kamis (13/8/2026).
Selain itu, Kepala Negara juga menginstruksikan PT Perushaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk segera mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Prabowo meminta agar PLN mengganti PLTD dengan kapasitas total 13 GW dengan pembangkit alternatif lainnya.
(azr/wdh)
