Di sisi lain, berdasarkan hasil kajian terhadap aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Panja menyatakan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.

"Panja berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. Namun demikian, Panja menyerahkan keputusan kepada rapat Pleno Badan Legislasi, apakah rumusan Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima atau tidak oleh rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI," kata Sturman. 

DPR dan pemerintah biasanya hanya melakukan revisi pada suatu beleid yang dianggap perlu dimuktahirkan atau disesuaikan dengan kondisi terkini. Dalam proses revisi, DPR dan pemerintah biasanya hanya mengubah atau menambah pasal yang ada dalam beleid tersebut. Sedangkan penggantian, berarti DPR mencabut total undang-undang yang lama dan merancang undang-undang yang baru.

(prc/frg)