Meskipun begitu, dia menilai kebijakan tersebut memiliki risiko terutama terkait dengan ketidakakuratan klasifikasi dan tambahan biaya administrasi.
Syafruddin menegaskan desil merupakan posisi kesejahteraan relatif suatu rumah tangga sehingga tidak selalu menggambarkan kondisi pendapatan permanen.
“Rumah tangga dapat kehilangan pekerjaan, menanggung biaya kesehatan, atau menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan produktif meski tercatat pada desil tinggi. Pembatasan mendadak juga dapat mendorong perpindahan ke Pertamax, menaikkan biaya transportasi, menekan UMKM, dan memicu perdagangan Pertalite ilegal,” tutur dia.
Setala, NEXT Indonesian Center mencatat sebagian besar Pertalite dinikmati oleh masyarakat dalam kelompok desil 5—10. Selain itu, 20% keluarga terkaya yang masuk desil 9—10 ikut menikmati yakni rata-rata sekitar 39,99% dari total konsumsi Pertalite.
NEXT Indonesian Center mengungkapkan berdasarkan hasil Susenas 2024 terdapat potensi salah sasaran Pertalite sekitar 1.400 juta liter per bulan.
Jumlah itu setara dengan 78,93% dari total 1.774,5 juta liter Pertalite yang dikonsumsi oleh seluruh rumah tangga di Indonesia yang berjumlah 72,7 juta.
Kelompok masyarakat desil 9—10 merupakan rumah tangga terkaya, yang menurut data Susenas Maret 2024 memiliki rata-rata pengeluaran per kapita lebih dari Rp2 juta per bulan.
Dengan demikian, NEXT Indonesian Center mencatat pada periode survei BPS 2024 terdapat 20% warga terkaya di Indonesia menikmati BBM yang sebagian harganya ditanggung oleh pemerintah.
Dengan asumsi nilai kompensasi seperti yang diterima oleh Pertamina, total BBM jenis Pertalite yang dinikmati oleh 20% kelompok masyarakat terkaya senilai Rp41 triliun atau 39,99% dari total potensi kompensasi yang tidak tepat sasaran.
Secara kumulatif, potensi salah sasarannya bernilai Rp81 triliun, yang dinikmati oleh mereka yang bukan masyarakat miskin atau rentan miskin atau yang dalam kelompok desil 5—10.
Sekadar informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru saja menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas rencana pembatasan pembelian Pertalite khusus untuk orang kaya atau masyarakat desil 9 dan 10.
Usai pertemuan, Purbaya menyatakan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan, terutama ihwal persiapan sistem milik PT Pertamina (Persero).
“Mungkin yang kuartil 9, 10 supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan,” kata Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).
Dia berharap pembatasan pembelian Pertalite tersebut bakal menghemat subsidi dan kompensasi energi, tetapi dia belum dapat mengungkapkan besarannya.
“Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden,” tegas Bahlil.
Pembatasan pembelian Pertalite juga ditegaskan tidak dirancang untuk menyasar pengguna roda dua atau sepeda motor.
Sebagai informasi, total pagu anggaran subsidi energi dalam APBN 2026 mencapai Rp210,06 triliun.Dengan perincian anggaran subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) mencapai Rp25,14 triliun; subsidi LPG tabung 3 Kg mencapai Rp80,26 triliun; dan subsidi listrik sebanyak Rp104,64 triliun.
Apabila digabungkan dengan anggaran kompensasi energi, maka anggaran subsidi dan kompensasi energi Indonesia pada 2026 dipatok senilai Rp381,3 triliun.
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) sempat mencatat terjadi perubahan konsumsi BBM dari jenis nonsubsidi menjadi bersubsidi.
Hal itu tecermin dari angka penyaluran Pertamax pada Juli 2026 yang naik 9,4% dari periode Januari—Mei 2026 saat penyaluran Pertamax justru turun 18%.
Direktur Pemasaran PPN Eko Ricky Susanto menjelaskan penyaluran Pertalite pada Juli 2026 naik 9,4% atau sekitar 7.129 kl per hari dari rerata normal, sementara Pertamax series turun 18% atau sebanyak 4.476 kl per hari dari rerata normal.
Eko juga mencatat proporsi penggunaan Pertalite saat ini mencapai 80,4% dari total serapan BBM Pertamina atau naik 4,9% pada Juli 2026 dari Januari—Mei 2026 yang sekitar 75,4%. Sebaliknya, proporsi konsumsi Pertamax pada periode yang sama adalah 18,4% atau turun 4,4% dari 23,2%.
(azr/wdh)
