RUU ini masih harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Senator Rand Paul, anggota Partai Republik dari Kentucky, memperingatkan bahwa RUU ini dapat digunakan oleh Trump sebagai dasar hukum untuk memberlakukan tarif baru yang luas terhadap mitra dagang utama seperti China dan India. Amandemen yang diajukan Paul untuk memblokir penerapan tarif baru tersebut gagal.
Berdasarkan RUU tersebut, Trump akan diberi wewenang untuk mengenakan tarif sebesar 100% terhadap lima pembeli terbesar minyak mentah dan gas alam Rusia, serta lima negara teratas yang membantu Rusia menghindari sanksi energi.
Meski para senator dari kedua partai memuji langkah ini sebagai pukulan bagi Kremlin, masih menjadi pertanyaan apakah Trump akan benar-benar menggunakan wewenang barunya tersebut.
Gedung Putih telah menegosiasikan ketentuan pengecualian (waiver) yang luas, yang memberikan keleluasaan besar kepada presiden untuk tidak menjatuhkan sanksi.
RUU ini juga akan memperpanjang masa berlaku Undang-Undang Sanksi Iran tahun 1996 hingga tahun 2031. UU tersebut memberlakukan sanksi ekonomi sekunder terhadap perusahaan non-AS yang berbisnis dengan Iran dan sedianya akan berakhir masa berlakunya tahun ini.
RUU ini juga mengizinkan presiden untuk memberlakukan tarif seragam sebesar 500% terhadap barang-barang Rusia yang diimpor ke AS.
Wewenang penerapan tarif baru ini akan berlaku selama lima tahun.
Gedung Putih sebelumnya berupaya menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, tetapi sempat memberikan serangkaian pengecualian sementara untuk penjualan minyak setelah penutupan Selat Hormuz selama perang dengan Iran memicu krisis di pasar minyak.
Tahun lalu, Trump memberlakukan tarif 25% terhadap produk-produk India sebagai respons atas pembelian energi Rusia oleh New Delhi. Namun, kemudian dia mencabutnya demi memuluskan kesepakatan perdagangan AS-India yang lebih luas.
Sementara itu, China—salah satu pembeli minyak terbesar Rusia—sama sekali tidak terkena sanksi serupa karena Trump berupaya membatasi ketegangan perdagangan dengan Beijing.
AS telah menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Rusia sejak invasi skala penuh ke Ukraina dimulai pada Februari 2022.
Namun, serangkaian pengecualian dan celah hukum yang rumit memungkinkan Rusia terus menjual sebagian besar sumber daya energinya ke pasar internasional, sebagian karena pembatasan aliran tersebut akan berdampak negatif pada perekonomian global.
Para kritikus Trump dari Partai Demokrat memperingatkan bahwa RUU sanksi tersebut tidak akan banyak berpengaruh jika Trump tidak mengubah arah kebijakannya.
"Jika ia terus melegitimasi dan menjalin hubungan akrab dengan Vladimir Putin, sanksi tidak akan menyelesaikan masalah yang mendasar," ujar Senator Chris Murphy dari Connecticut kepada wartawan di Gedung Capitol pekan lalu.
(bbn)
