Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah tidak secara sewenang-wenang menangguhkan atau melarang ekspor komoditas seperti alumina dan nikel. Kelancaran arus ekspor tetap dijamin bagi produk yang telah memenuhi seluruh persyaratan.
Secara historis, Indonesia kerap memanfaatkan kebijakan perdagangan untuk mendorong hilirisasi mineral di dalam negeri. Langkah ini sebelumnya ditandai dengan larangan ekspor bahan mentah seperti bijih nikel dan bauksit beberapa tahun lalu.
Kini, pemerintah mengalihkan fokusnya pada unsur tanah jarang dengan mewajibkan prioritas pemanfaatan di dalam negeri melalui aturan yang terbit tahun lalu.
Awal bulan ini, Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan ekspor ilegal bahan berkandungan tanah jarang, sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara. Para tersangka diduga memalsukan hasil laboratorium guna menyembunyikan kandungan tanah jarang demi mendapatkan izin ekspor.
Meskipun Indonesia bukan pemasok utama unsur tanah jarang maupun uranium di tingkat global, kedua komoditas tersebut sering kali ditemukan sebagai produk sampingan dari pengolahan logam utama. Sebagai contoh, aktivitas pertambangan timah menghasilkan monasit dalam jumlah signifikan—sejenis mineral yang dapat diekstraksi menjadi unsur tanah jarang.
