Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan pemerintah belum bisa mengikuti langkah Jepang yang berencana memangkas pajak pertambahan nilai (PPN) makanan menjadi 1% untuk menghadapi perlambatan ekonomi.

Sebagai catatan saja, negara di bawah pimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi tersebut tengah menyiapkan kebijakan pemotongan pajak makanan bawa pulang (take out) dari 8% menjadi 1% selama kurun waktu dua tahun terhitung sejak April 2027.

Menurut Purbaya, pemerintah masih akan memantau terlebih dahulu perkembangan ekonomi dalam negeri sebelum keputusan tersebut diambil.

Di samping itu, Purbaya menilai langkah Jepang menerapkan penurunan PPN lantaran tengah mengalami perlambatan perekonomian, dan langkah itu diharapkan  bisa menghidupkan kembali ekonomi negeri Sakura tersebut. Sementara di Indonesia sendiri pemerintah berusaha menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai bantuan.

"Jadi mereka [Jepang] mesti memberi dorongan ke ekonomi. [Tapi] kita [pemerintah] kan sudah memberi banyak kan. Ada subsidi ini, ada BLT, ada KIP, ada macam-macam, ada juga nanti subsidi motor listrik, mobil listrik, ada juga nanti mungkin beras tambahan," jelas Purbaya di Kemenkeu, dikutip Jumat (11/9/2026).