"Kan sekarang sudah ada juga produk pilihannya," kata dia.
Ketika dimintai penegasan apakah operator anggota ATSI pada prinsipnya telah memenuhi substansi amar putusan MK karena pilihan produk rollover tersebut sudah tersedia, Marwan menjawab, "Ya."
Sebagai informasi, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait masa aktif kuota internet yang diajukan oleh sejumlah pemohon, termasuk pengemudi dan pedagang daring serta dosen.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota milik pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.
MK menilai layanan internet telah menjadi kebutuhan penting masyarakat sehingga skema tarif dan layanan telekomunikasi tidak semata didasarkan pada pertimbangan komersial, tetapi juga harus memberikan perlindungan yang wajar kepada pelanggan.
Menurut MK, perlindungan tersebut tidak harus diwujudkan dalam satu model layanan yang seragam. Operator dapat menyediakan berbagai pilihan paket, seperti paket dengan fitur rollover atau akumulasi kuota, paket non-rollover, maupun inovasi layanan lain yang memungkinkan pelanggan memilih layanan sesuai kebutuhan.
