Kini, di tahun pemulihan penuh pertama, Ketua Badan Pariwisata Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana menargetkan 4,5 juta kedatangan internasional, angka yang tampaknya akan dilampaui oleh pulau tersebut.

Para pengunjung, yang datang untuk menikmati keindahan pantai hingga resor mewah di tepi hutan dan sawah, mungkin akan terkejut saat mengetahui pengalaman mereka bisa dirusak oleh kegagalan infrastruktur di Bali. Jalanan yang sangat padat membuat para pengunjung frustrasi karena perjalanan terasa panjang. Ditambah dengan konstruksi yang merajalela telah menciptakan polusi suara.

Akan tetapi, sampah merupakan masalah yang paling mengejutkan. Pemerintah memperkirakan 52% sampah di Bali salah kelola tanpa adanya sistem pengumpulan atau pengolahan sampah terpusat. Di antara 1.000 tempat pembuangan terbuka ilegal yang mencemari perairan dan sampah yang menumpuk di pantai dan pinggir jalan, sampah merupakan satu-satunya ancaman terbesar bagi ekonomi pariwisata.

Sejauh ini, para pemimpin setempat mengatakan jumlah bisnis pariwisata Bali yang hilang karena masalah sampah tidak terhitung karena pemerintah mengalami kesulitan mengatasi masalah tersebut. Di Bali, larangan plastik sekali pakai sebagian besar gagal dilakukan, sebagian besar karena kurangnya akuntabilitas. Sebagian besar sesaji upacara telah bergeser dari barang-barang yang terbuat dari bambu dan daun pisang ke makanan yang dibungkus plastik.

Meskipun Indonesia telah berjanji mengurangi sampah plastik di laut hingga 70% pada tahun 2025, bukti fisik tentang kemajuan yang telah dicapai sejauh ini masih kurang. Reputasi Bali pun sedang dipertaruhkan, mengingat adanya pilihan baru yang tak kalah mewah di Pulau Sumba yang dianggap sebagai surga yang bersih.

Rencana Pembersihan US$40 Juta

Sungai Watch merupakan salah satu organisasi yang menangani masalah sampah di Bali yang paling menjanjikan. Tim itu telah berhasil menarik sekitar 6.600 pon plastik dari sungai-sungai di Bali, tempat pembuangan sampah ilegal. Sungai Watch memerangi limbah sungai melalui mode desa yang menyediakan stasiun pemilahan, fasilitas pemulihan plastik, penghalang sungai, dan staf pendukung yang diperlukan bagi penduduk setempat dalam tujuh komunitas. Saat ini, mereka sedang mengerjakan di lima lokasi lain. Kelompok tersebut telah mendapatkan bantuan dari sponsor dan mitra seperti World Surf League, Corona, Hilton Worldwide Holdings Inc. dan Marriott Indonesia untuk melakukan upaya mereka.

Benchegib memperkirakan dibutuhkan sekitar 100 lokasi desa untuk menutup semua tempat pembuangan sampah ilegal di Bali. Upaya ini akan membutuhkan investasi lebih dari US$40 juta atau setara Rp604 miliar selama tiga tahun ke depan, dengan anggaran US$150.000 per tahun atau setara Rp2 miliar untuk setiap lokasi. Dengan dana tersebut, Sungai Watch bisa bergerak cepat.

"Ini benar-benar bantuan bencana dalam dua, tiga tahun ke depan, untuk masuk dan menutup setiap pembuangan terbuka," kata Bencheghib.

Prosesnya melibatkan banyak upaya fisik oleh ekskavator dan para pekerja, tidak hanya untuk mengumpulkan dan membersihkan, tetapi juga memilah dan mendaur ulang atau menggunakan kembali sampah, bersamaan dengan pendekatan dan pendidikan terhadap masyarakat.

Ronald Akili, pengusaha Indonesia di balik Desa Potato Head di Seminyak, menangani masalah dari sudut berbeda.

Pusat Limbah Kolektif miliknya, yang akan dibuka pada November, bertujuan mengurangi limbah yang secara khusus dihasilkan oleh bisnis perhotelan. Akili mengeluarkan biaya US$200.000 untuk membangun lokasi tersebut yang nantinya akan dikelola oleh penduduk setempat. Saat aktif dan berjalan nantinya, lokasi tersebut akan menangani sampah organik, nonorganik, dan taman dari delapan resor, klub pantai, dan restoran yang sejauh ini telah mendaftar. Nantinya, sampah-sampah tersebut akan disortir guna dikomposkan, didaur ulang.

Akili mengatakan fasilitas tersebut dapat mengurangi limbah TPA resor menjadi hanya sekitar 5%, dibandingkan skala saat ini yang mencapai 50%.

Memikirkan Kembali Pariwisata

Negara-negara setempat menawarkan model yang potensial untuk Bali. Sebagai contoh pulau tempat liburan yang populer di Filipina, Boracay, yang ditutup pada 2018 selama enam bulan demi perbaikan kerusakan lingkungan dan membersihkan polusi yang sebagian besar berasal dari pariwisata yang berlebihan dan pembangunan yang cepat. Akan tetapi di Bali, enam bulan bisa berarti kerugian sebanyak US$3,5 miliar berdasarkan pendapatan di sektor pariwisata pada 2019. 

Guna memulai kembali dengan kondisi awal yang bersih, Kepala Pariwisata Adnyana mengatakan "wilayah Bali terlalu besar" untuk penutupan. "Banyak orang akan mengeluh," katanya.

Bagi Bencheghib, menutup Bali tidak akan membantu. Dia mengatakan, fokusnya ada pada keharusan untuk memastikan setiap desa tahu bagaimana caranya menangani sampah dengan bertanggung jawab.

"Menghentikan pariwisata tidak akan pernah berhasil," kata Akili. 

Dia menambahkan, selama penutupan pandemi warga Bali kesulitan menyediakan makanan di meja makan. Sebaliknya, "kita harus mengubah pariwisata menjadi lebih regeneratif dan menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu."

Salah satu pendekatan mungkin bisa mencontoh Amsterdam, Hawaii, atau Venesia. Semua destinasi tersebut mengubah strategi manajemen pariwisata ke model dengan kepadatan lebih rendah yaitu tidak melayani wisatawan backpaker, tetapi wisatawan yang membayar lebih tinggi, yang secara teoretis lebih sadar akan masalah sampah. 

Pemilik Hotel Bambu Indah dan pemerhati lingkungan, John Hardy yang pindah ke Bali pada pertengahan tahun 1970-an, ingin melihat Bali seperti Bhutan.

"Mereka tidak membiarkan turis sembarangan masuk," katanya, mengacu pada pungutan negara sebesar US$200 per malam untuk pengunjung internasional. "Untuk pergi ke Bhutan, Anda harus benar-benar niat."

Pemerintah telah setuju, tetapi hanya sampai titik tertentu. Pada Juli, Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan bahwa semua pengunjung Bali akan dikenakan pajak turis sebesar US$10 mulai tahun 2024, yang akan dialokasikan untuk pelestarian lingkungan dan budaya. Para pejabat lokal juga telah mengajukan petisi untuk menaikkan harga visa-on-arrival, yang saat ini seharga US$35, hingga tiga kali lipat dalam beberapa bulan mendatang.

Sampah Satu Orang

Saat Akili dan Benchghib berupaya mendanai pembersihan yang lebih ambisius, baik pengusaha dan pihak lain, menemukan cara menggunakan kembali sampah-sampah di Bali. Becheghib, misalnya, tinggal di rumah mungil yang seluruhnya terbuat dari kanton plastik, sebuah prototipe usaha sosial baru Sungai Watch yang telah membuat furnitur dari bahan-bahan tersebut. Space Available, yang dibangun oleh direktur kreatif ekspatriat Inggris Daniel Mitchell, menggunakan hasil daur ulang sampah dalam menghasilkan pakaian, dekorasi rumah, hingga perabotan yang menarik.

Akili, di sisi lain, telah mengurangi sampah di Potato Head, sehingga hanya 3% sampah yang dihasilkan yang dibuang ke TPA. Dia menargetkan seluruh perusahaan menjadi zero-waste pada 2028, kalau bisa lebih cepat lagi. Pendorong besar kesuksesannya sejauh ini adalah pembangunan Waste Lab yang berfokus pada litbang (penelitian dan pengembangan) yang terbuka bagi tamu, di mana tutup botol plastik, styrofoam, cangkang tiram, dan sampah lain dapat didaur ulang menjadi kursi, bangku, dan peralatan dapur seperti teraso. Semua dirancang oleh nama-nama yang dicetak tebal seperti Max Lamb, Andreu Carulla dan Kengo Kuma.

"Tantangannya adalah setiap hari ada material baru yang perlu ditata ulang," kata Akili, di mana timnya saat ini sedang berupaya mengubah puntung rokok menjadi sesuatu yang ingin dibeli orang.

"Ada energi penciptaan dan kreativitas yang luear biasa, dan sungguh, ada gagasan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi di pulai ini," kata Bencheghib, yang terdorong untuk menyelamatkan Bali. 

"Bali seperti protagonis," tambahnya. "Dan kita harus berjuang untuk membersihkannya."

(bbn)