"Besaran subsidi tersebut tergantung perkembangan harga CPO dunia dan harga crude oil atau solar fosil dunia. Angka tersebut bisa lebih besar atau lebih kecil, tergantung pada selisih HIP biodiesel dan solar fosil ke depan," jelasnya.
Pasok 10 Juta Kl
Dari sisi volume, Tungkot memaparkan, perkebunan kelapa sawit nasional harus bersiap menyuplai sekitar 10 juta kiloliter (kl) biodiesel pada semester II-2026, dan 20 juta kl per tahun atau hingga semester I-2027.
Terkait dengan kesiapan finansial dari pungutan ekspor sawit untuk menutup kebutuhan dana Rp10 triliun tersebut, Tungkot menilai kondisinya cukup menantang.
Menurutnya, berdasarkan rekam jejak historis, realisasi pungutan ekspor sawit nasional biasanya berkisar antara Rp25 triliun hingga Rp30 triliun per tahun, atau setara dengan Rp13 triliun hingga Rp15 triliun per semester.
Kondisi keuangan BPDP diprediksi akan semakin ketat mengingat dana kelolaan tersebut tidak hanya dialokasikan untuk subsidi bahan bakar nabati, tetapi juga untuk berbagai program strategis sektor hulu hingga hilir sawit lainnya.
"Tampaknya kritis ya, karena dana sawit masih harus digunakan untuk membiayai program Peremajaan Sawit Rakyat [PSR], sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia [SDM], riset, promosi, serta operasional BPDP," tutur Tungkot.
Menurut analisis PASPI, kantong tebal dana sawit kemungkinan masih mampu menopang beban subsidi B50 untuk enam bulan pertama implementasi di akhir 2026. Kendati demikian, keberlanjutan pembiayaan untuk tahun-tahun berikutnya masih menyisakan tanda tanya besar.
"Mungkin untuk enam bulan ke depan masih bisa. Namun, untuk tahun depan, hal itu akan tergantung pada perkembangan ekspor sawit kita dan bagaimana tren HIP biodiesel serta HIP solar ke depan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah meluncurkan program B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta—Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Prabowo mengungkapkan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan program mandatori B50, yaitu campuran 50% solar dengan 50% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (biodiesel).
“Saudara-saudara sekalian, dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi,” ungkap Prabowo.
Prabowo menambahkan bahwa program ini menjadi bukti nyata kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan alam domestiknya.
"Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri, untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi," tambahnya.
Ihwal subsidi B50 melalui BPDP, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut insentif sepanjang 2026 mencapai Rp32 triliun.
Angka ini lebih rendah 31,9% dibandingkan dengan insentif biodiesel sepanjang 2025 yang senilai Rp47 triliun.
"Berkurang. Tadinya Rp47 triliunan [ke BPDP], menjadi Rp32 triliun," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (18/6/2026).
Kemudian, besar insentif senilai Rp32 triliun tersebut digunakan untuk insentif biodiesel B40 dan berlanjut untuk B50 yang akan dilaksanakan mulai 1 Juli 2026.
"Kalau hitungan total ya jadi ada pengurangan [insentif], karena memang harga selisih ininya insentifnya kan enggak ada. Jadi karena [harga] solarnya lebih tinggi terus malah FAME [fatty acid methyl ester] itu membantu karena selisih kan yang dibayarnya, selisih kurang ya ini kan adi tidak ada insentif," imbuhnya.
Untuk diketahui, insentif dari BPDP untuk program mandatori biodiesel bisa berkurang atau bahkan turun menjadi nol karena beberapa faktor utama yang saling berkaitan, yaitu harga pasar, kebijakan PE CPO, dan pembagian alokasi dana.
Secara prinsip, dana BPDP bukanlah subsidi APBN, melainkan insentif untuk menutup selisih (disparitas) harga antara HIP biodiesel yang berbasis CPO dengan HIP minyak solar berbasis fosil.
Hal yang terjadi tahun ini, menurut Eniya, karena harga minyak mentah/solar dunia melambung tinggi sementara harga CPO relatif stabil, maka disparitas harga keduanya menyempit.
Meski mencatat efisiensi yang cukup besar di paruh pertama tahun ini, Kementerian ESDM menegaskan akan tetap waspada terhadap pergerakan harga minyak mentah dunia.
Fluktuasi komoditas global tersebut dinilai tetap menjadi faktor liar yang dapat memengaruhi harga solar ke depan sekaligus mengubah postur realisasi anggaran subsidi di sisa tahun ini.
"Nah itu tergantung nanti harga minyaknya. Akan tetapi, kita berhitungnya masih rada naik begitulah rada tinggi solarnya. Hitungan kami insentif nanti hanya di sekitaran Rp32,3 triliun untuk setahun," tutur Eniya.
(smr/wdh)
