Logo Bloomberg Technoz

Menurut Badiul, setidaknya ada beberapa faktor utama yang mempercepat akselerasi kerja sama bilateral ini, khususnya keterbatasan wilayah yang dimiliki oleh negara mitra.

“Pendorong utamanya ialah tingginya permintaan listrik rendah karbon di Singapura, keterbatasan lahan untuk membangun pembangkit EBT, serta keunggulan Indonesia dalam potensi energi surya, angin, dan kedekatan geografis yang menekan biaya interkoneksi,” jelasnya.

Kendati potensinya sangat besar, proses kesepakatan tarif jual-beli listrik atau power purchase agreement (PPA) antara Indonesia dan Singapura hingga kini masih berjalan cukup alot. 

Badiul menilai belum ditemukannya formulasi harga yang saling menguntungkan disebabkan oleh besarnya beban investasi hulu-hilir yang harus ditanggung di awal proyek.

“Saya juga melihat perbedaan harga sangat mungkin dipengaruhi besarnya investasi awal yang diperkirakan mencapai Rp153—Rp238 triliun,” papar Badiul.

Atas dasar modal yang fantastis tersebut, FITRA mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah menurunkan tarif hanya demi mengejar target kesepakatan instan.

Pemerintah, lanjutnya, wajib memperhitungkan aspek keberlanjutan dan ketahanan energi domestik sebelum mengetuk palu kesepakatan tarif ekspor.

“Selain itu, pemerintah harus memperhitungkan biaya penyediaan lahan, risiko investasi, nilai karbon, kewajiban pemenuhan kebutuhan listrik domestik, hingga manfaat ekonomi yang diterima Indonesia. Harga tidak boleh hanya menguntungkan pembeli, tetapi juga mencerminkan nilai strategis sumber daya nasional,” urai Badiul.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah baru akan menerbitkan aturan turunan mengenai ekspor listrik ke Singapura setelah kedua negara mencapai kesepakatan harga.

Bahlil mengatakan saat ini negosiasi tarif nilai jual listrik tersebut masih terus berjalan demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

"Kalau sudah ada harganya, baru saya buat aturannya ya," ungkap Bahlil saat ditemui awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Bahlil mengakui hingga saat ini formula harga jual beli listrik antara dua negara bertetangga tersebut belum menemui titik temu.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia enggan terburu-buru menetapkan regulasi detail sebelum ada kejelasan nilai ekonomis yang menguntungkan bagi ketahanan energi dalam negeri.

"Harganya belum, harganya belum deal. Belum win-win. Justru saya kan bilang harganya belum ada titik temu, makanya belum ada kesepakatan di harga," jelasnya.

Dia menambahkan urusan regulasi, penetapan tarif, hingga perizinan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah melalui Kementerian ESDM. 

Namun, untuk urusan eksekusi di lapangan, mekanismenya akan diserahkan secara business to business (B2B).

"Pada implementasinya, itu kan B2B. Bisa BUMN Danantara dengan BUMN-nya Singapura, ataupun opsi lain swasta dengan swasta. [Hal] yang penting memenuhi syarat dalam aturan dan saling menguntungkan. Itu paling penting ya," pungkas Bahlil.

Sebagai informasi, dalam pertemuan tahunan pemimpin Indonesia-Singapura (Leaders' Retreat) di Istana Merdeka pada Senin (6/7/2026), Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong mengungkapkan tiga perusahaan Singapura yang akan mengimpor listrik dari Indonesia.

Ketiga perusahaan tersebut adalah Keppel Electric, Sembcorp Industries, dan Singapore Energy Interconnections.

"Hari ini, kita juga telah menandatangani MoU antara Danantara dan Keppel Electric, Sembcorp Industries, serta Singapore Energy Interconnections," papar Wong saat memberikan keterangan pers bersama pada Senin (6/7/2026).

Wong juga menyebutkan bahwa kemitraan bilateral ini diharapkan dapat memberikan dampak domino yang positif bagi ketahanan energi di Asia Tenggara.

Dia optimistis bahwa proyek ini akan menguntungkan kedua belah pihak sekaligus menjadi fondasi awal bagi integrasi jaringan listrik regional.

"Kami percaya bahwa proyek semacam ini saling menguntungkan bagi kedua negara. Proyek ini juga akan menjadi blok bangunan penting bagi jaringan listrik Asean [Asean Power Grid] yang lebih luas, yang akan memperkuat keamanan energi di seluruh kawasan kita," tambahnya.

(smr/wdh)

No more pages