Gulat menggarisbawahi peningkatan konsumsi domestik ini berpotensi menggerus kantong dana BPDP. Pasokan CPO untuk mandatori biodiesel, padahal, diambil dengan cara memotong kuota ekspor demi menjaga kebutuhan, energi, pangan, dan oleokimia di dalam negeri.
"Catatan pentingnya adalah BPDPKS itu hidupnya dari pungutan ekspor [PE] CPO. Ketika ada peningkatan dari B40 ke B50, paling tidak kuota ekspor kita akan berkurang 4 sampai 5 juta ton,” ungkap Gulat saat dihubungi, Sabtu (11/7/2026).
Gulat menambahkan, selama ini, BPDP bertugas menutup selisih harga antara solar fosil dan harga CPO agar biodiesel subsidi tetap terjangkau oleh masyarakat.
Ketika volume ekspor terpangkas, maka penerimaan negara dari pungutan ekspor pun ikut menyusut.
“B50 memang tidak menggerus kebutuhan domestik tetapi justru yang dikorbankan adalah volume ekspornya,” ungkap Gulat.
Selain risiko penyusutan dana kelolaan yang disetor pada BPDP, Apkasindo juga menyoroti beban pungutan ekspor yang dampaknya mengalir langsung ke tingkat hulu, yakni perkebunan kelapa sawit milik petani.
Gulat mengungkapkan, setiap kali ada beban pungutan di sektor hilir, harga beli tandan buah segar (TBS) di tingkat petani otomatis ikut tertekan.
"Kita harus mengakui beban yang ada di hilir itu semuanya ditimpakan ke hulu. Dengan adanya beban PE untuk menopang B50 sebesar US$125 per metrik ton CPO, berarti kami petani sawit terbeban sebesar Rp445,40 per kilogram TBS. Artinya, setiap kali kami menjual TBS, harganya berkurang sekitar Rp445,4" kata Gulat merinci.
Meskipun terbebani, para pelaku usaha dan petani mengaku tetap sanggup menghadapi mandat baru ini dengan berkaca dari kesuksesan program B40 sebelumnya.
Gulat menjabarkan, saat B40 berjalan, petani menanggung beban PE CPO sebesar Rp240 per kilogram, namun mendapatkan kompensasi berupa tambahan kenaikan harga TBS sebesar Rp625 per kilogram, sehingga posisi petani tetap surplus.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan alokasi biodiesel yang ditetapkan untuk tahun ini naik 12,5% menjadi 17,6 juta kiloliter (kl) dari alokasi awal sebesar 15,64 juta kl, sebab program B50 bakal diterapkan 1 Juli 2026.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan alokasi baru biodiesel sebesar 17.602.168 kl bakal ditetapkan melalui keputusan menteri (Kepmen) ESDM.
“Untuk sektor biodiesel ini nanti per Juli, per 1 Juli akan bertambah menjadi 50%. Di sini kita memprediksi total awal untuk serapan dari B40 sampai dengan Desember, tadinya kita terbitkan 15,646.372 kl, dan ini proyeksi untuk total alokasi sampai dengan Desember nanti sedikit naik, jadi menjadi 17.602.168 kl,” kata Eniya dalam RDP di Komisi XII, Kamis (4/6/2026).
Eniya menjelaskan hingga April 2026, dari total alokasi awal sebesar 15.643.362 kl sudah terealisasi sebesar 29,51% atau sebesar 4.617.467 kl.
Dari besaran itu, 2.383.678 kl terealisasi untuk sektor public service obligation (PSO) dan 2.33.789 kl terealisasi untuk sektor non-PSO.
“Dan alokasi PSO dan non-PSO akan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, disalurkan insentif untuk yang sektor PSO saja,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga memastikan B50 diterapkan mulai 1 Juli 2026. Bahlil menyatakan bahwa berbagai tahapan pengujian teknis telah dilakukan secara menyeluruh dan menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Pengujian tersebut dipimpin oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.
"Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Ibu Dirjen EBTKE Prof. Eniya. Hasilnya sangat menggembirakan," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Salah satu hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas B50 dinilai lebih baik dibandingkan B40 dari sisi kadar air. Menurut Bahlil, hingga saat ini kadar air pada B50 tercatat lebih rendah dibandingkan B40, sehingga memberikan indikasi performa dan stabilitas bahan bakar yang semakin baik.
Pengujian juga dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan peralatan operasional untuk memastikan kesiapan implementasi secara luas.
Uji coba mencakup kendaraan angkutan, alat berat sektor pertambangan, ekskavator, kapal, kereta api, hingga berbagai mesin dan kendaraan pertanian.
"Ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan, baik alat berat, kapal, kereta api, dan kendaraan lainnya. Sektor tambang, ekskavator, hingga alat pertanian semuanya sudah dilakukan," kata Bahlil.
Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah optimistis peluncuran B50 dapat berjalan sesuai rencana. Implementasi B50 diharapkan mampu menekan kebutuhan impor solar secara signifikan, bahkan berpotensi menghilangkan impor untuk jenis solar tertentu apabila program berjalan optimal.
Bahlil mengatakan implementasi program B50 akan mampu menciptakan nilai tambah bagi industri kelapa sawit nasional sebesar Rp24,68 triliun. Program ini juga dinilai dapat berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja hingga lebih dari 2,2 juta orang di sepanjang rantai pasok industri sawit dan energi.
(smr/wdh)
