Dalam proyek ini, Indonesia menyediakan modal instrumen yang sangat besar; mulai dari lahan, sumber daya surya, infrastruktur domestik, hingga penanganan risiko regulasi
“Dengan demikia, kedua negara memiliki parameter keuntungan [win] yang berbeda,” kata dia.
Singapura, menurut Imaduddin, diuntungkan jika mereka mendapatkan listrik hijau yang kompetitif untuk memenuhi target dekarbonisasi.
Sebaliknya, Indonesia dinilai baru dianggap untung jika proyek ini mampu menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pengembangan rantai pasok energi bersih di dalam negeri.
Dalam rencana jangka panjang kesepakatan kedua negara, tercatat bahwa Indonesia akan memasok sekitar 3,4 gigawatt (GW) listrik rendah karbon ke Singapura hingga 2035.
Pada tahap awal, melalui BPI Danantara, Indonesia akan menyuplai sekitar 600 megawatt (MW) hingga 1,2 GW sebelum kapasitas tersebut dinaikkan secara bertahap.
“Kebutuhan Singapura sendiri sangat besar. Negara sekota itu menargetkan impor 6 GW listrik rendah karbon pada 2035. Skala proyek yang raksasa inilah yang membuat formulasi harga menjadi sangat sensitif,” jelasnya.
Menurut Imaduddin, harga ekspor tersebut tidak boleh hanya berhenti pada biaya produksi listrik saja. Nilai komersial harus menghitung investasi teknologi tinggi seperti battery energy storage system (BESS) dan transmisi kabel bawah laut (subsea cable).
Terlebih lagi, kerja sama ini juga dirancang satu paket dengan pembangunan sustainable industrial zone (SIZ) dan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS).
Peta Jalan
Untuk menjembatani kebuntuan komersial ini, Imaduddin menawarkan peta jalan baru berdasarkan riset kolaborasi Indef Green Transition Initiative (GTI) dan Systemiq.
Mereka mendorong penerapan renewables energy zone (REZ) atau zona energi terbarukan.
REZ diposisikan sebagai platform operasional yang mengintegrasikan pasokan energi bersih, permintaan industri, kesiapan lahan, transmisi, dan pembiayaan dalam satu kerangka implementasi.
“Pendekatan ini sangat relevan karena proyek ekspor 3,4 GW tersebut terikat langsung dengan pengembangan kawasan industri hijau seperti di Batam sekitarnya,” katanya.
“Dengan pendekatan REZ, konsep win-win tidak berhenti pada harga listrik per kWh, tetapi diterjemahkan menjadi paket kebijakan yang memiliki manfaat ekonomi yang luas,” tambah Imaduddin.
Sebelumnya, dalam pertemuan tahunan pemimpin Indonesia-Singapura (Leaders' Retreat) di Istana Merdeka, Senin (6/7/2026), Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong mengungkapkan tiga perusahaan Singapura yang akan mengimpor listrik dari Indonesia.
Ketiga perusahaan tersebut adalah Keppel Electric, Sembcorp Industries, dan Singapore Energy Interconnections.
"Hari ini, kita juga telah menandatangani MoU antara Danantara dan Keppel Electric, Sembcorp Industries, serta Singapore Energy Interconnections," papar Wong saat memberikan keterangan pers bersama pada hari yang sama.
Wong juga menyebutkan kemitraan bilateral ini diharapkan dapat memberikan dampak domino yang positif bagi ketahanan energi di Asia Tenggara.
Dia optimistis proyek ini akan menguntungkan kedua belah pihak sekaligus menjadi fondasi awal bagi integrasi jaringan listrik regional.
"Kami percaya bahwa proyek semacam ini saling menguntungkan bagi kedua negara. Proyek ini juga akan menjadi blok bangunan penting bagi jaringan listrik Asean [Asean Power Grid] yang lebih luas, yang akan memperkuat keamanan energi di seluruh kawasan kita," tambahnya.
Dalam skema kerja sama ini, tiga perusahaan asal Singapura tersebut akan bertindak sebagai offtaker atau pembeli utama listrik hijau.
Listrik tersebut akan diproduksi dari berbagai wilayah potensial di Indonesia, seperti di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).
Meski begitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses negosiasi tarif listrik hingga saat ini masih berjalan dinamis.
"Terkait dengan harga listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tetapi kan kita masih negosiasi tentang harga. Regulasi kita kan memang harga itu ada di pemerintah. Kita ingin ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama itu harus saling menguntungkan," ujar Bahlil saat ditemui wartawan di Istana Negara, Senin (6/7/2026).
Saat ditegaskan mengenai status kesepakatan harga saat ini, Bahlil secara terus terang mengakui bahwa nilai komersial yang ada di meja perundingan belum ideal bagi kepentingan nasional.
"Belum win-win. Saya merasa belum win-win kalau sekarang harganya," tuturnya.
Meski demikian, Bahlil optimistis kebuntuan harga ini akan segera terurai dalam waktu dekat melalui pembahasan yang intensif.
"Tinggal di titik itu saja, tetapi saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu kok. Kita ingin semuanya harus punya manfaat yang win-win lah untuk kedua belah pihak," tambah Bahlil.
(smr/wdh)
