Sejalan dengan kenaikan rasio elektrifikasi rumah tangga, Rasio Desa Berlistrik (RDB) PLN juga menunjukkan tren positif. Per Mei 2026, RDB nasional telah mencapai 93,86%, atau meningkat 4,65% dalam 7 tahun terakhir.
“Total desa berlistrik PLN saat ini telah mencapai 78.622 desa. Dengan pertumbuhan bertambah 303 desa hingga periode Mei 2026,” katanya.
Untuk mempercepat intervensi di wilayah yang belum terjamah listrik seperti Papua Pegunungan, pemerintah bersama PLN mengacu pada regulasi terbaru.
Program Lisdes ini diperkuat oleh payung hukum Kepmen ESDM Nomor 316 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (Roadmap) Program Listrik Desa Tahun 2025—2029.
"Peta jalan ini dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat yang belum menikmati listrik PLN. Eksekusinya dilakukan secara bertahap dari target awal sebanyak 10.068 lokasi," jelas Juli.
Melalui program Lisdes yang terukur ini, PLN mengatakan menargetkan sambungan jaringan listrik baru ke sekitar 722 ribu rumah tangga hingga 2029.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendesa PDT Adi Prasetiya mengungkapkan terdapat 303.744 keluarga yang tersebar di seluruh Papua yang belum menikmati listrik.
"Dari 652.292 keluarga di 5.204 desa daerah tertinggal di Papua, terdapat 303.744 keluarga atau sekitar 46,6% yang belum menikmati listrik. Hal ini menimbulkan kesenjangan di balik angka rasio nasional yang menjadi perhatian kita bersama," ujarnya.
Adi memaparkan bahwa akses infrastruktur kelistrikan di wilayah paling timur Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan capaian nasional.
"Kita melihat potret nasional 99,83% [rasio elektrifikasi nasional]. Adapun, potret daerah tertinggal di Papua sebesar 53,4% [kepala keluarga pengguna listrik di desa daerah tertinggal]," terangnya.
Selisih sekitar 46 poin persentase tersebut menegaskan bahwa pemerataan energi nasional belum tercapai selama kantong-kantong daerah tertinggal di Papua masih gelap.
Berdasarkan basis data kementerian, kendala pemenuhan listrik ini mendominasi wilayah Papua pegunungan dan pesisir selatan yang secara geografis memiliki medan cukup menantang.
"Kalau kita melihat di beberapa kabupaten, 50,3% dari seluruh keluarga yang belum berlistrik di Papua terkonsentrasi hanya di lima kabupaten teratas, yakni Yahukimo sebanyak 67.767 keluarga, Nduga 22.780 keluarga, Asmat 21.913 keluarga, Intan Jaya 20.990 keluarga, dan Paniai 19.279 keluarga," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan alokasi anggaran Kementerian ESDM yang disetujui pemerintah pada 2026 sebesar Rp10,12 triliun. Program Listrik Desa menjadi prioritas agar bisa tuntas pada 2029.
Angka tersebut turun dari pagu definitif Kementerian ESDM 2026 yang disetujui Komisi XII senilai Rp21,6 triliun, naik Rp13,5 triliun dari pagu anggaran yang dicanangkan sebelumnya sebesar Rp8,1 triliun.
Bahlil memerinci sumber dana anggaran tersebut sebanyak Rp7,68 triliun atau 75,9% berasal dari rupiah murni; Rp1,82 triliun atau 18% berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan dari badan layanan umum (BLU) sebanyak Rp0,61 triliun atau 6,1%.
Dia menjelaskan rencana program strategis Kementerian ESDM yakni Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dinaikkan menjadi 250.000 rumah tangga atau sebesar Rp500 miliar.
“Pemasangan BPBL kita naikkan, menambah 250,000 rumah tangga. Kita targetkan listrik desa ini memang kita bikin agak lebih masif agar bisa selesai di 2029,” kata Bahlil dalam rapat bersama Komisi XII, Selasa (11/11/2025).
Sementara itu, infrastruktur listrik desa pada 2026 akan dilakukan di 372 lokasi dengan anggaran Rp1 triliun.
Berikut adalah peta sebaran rasio elektrifikasi (RE) PLN per Mei 2026:
- RE 95%—100%: Telah dicapai oleh 28 provinsi.
- RE 90%—94,99%: Berada di 5 provinsi.
- RE < 90%: Tersisa di 5 provinsi (termasuk daerah di Papua Pegunungan).
(smr/wdh)
