Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, sejumlah lahan tersebut belum dikembangkan sesuai rencana dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Kondisi itu menyebabkan aset negara belum memberikan manfaat ekonomi, sosial, maupun tata kawasan secara optimal.
Juri mengatakan evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap kondisi fisik lahan, tetapi juga mencakup kepatuhan para mitra terhadap seluruh kewajiban kontraktual. Pemerintah akan memeriksa jangka waktu pelaksanaan pembangunan, pemenuhan kewajiban keuangan, kesesuaian penggunaan lahan, serta status hak atas tanah yang telah diberikan.
“Pemerintah akan meneliti apakah terdapat pelanggaran perjanjian, termasuk ketika hak atas tanah telah diberikan untuk jangka waktu panjang tetapi lahannya tidak dibangun, tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, atau dibiarkan terbengkalai. Kewajiban setiap mitra kepada PPK Kemayoran juga harus dipenuhi,” kata dia.
Apabila evaluasi menemukan pelanggaran terhadap perjanjian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah akan mengambil langkah administratif dan hukum untuk melindungi aset negara. Langkah tersebut dapat mencakup peninjauan kembali bentuk kerja sama, hak pemanfaatan lahan, maupun tindakan hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut dia, penataan aset Kemayoran tidak semata-mata berkaitan dengan penyelesaian kontrak dan persoalan hukum. Pemerintah ingin memastikan kawasan Kemayoran berkembang sesuai rencana tata ruang serta menjadi kawasan yang produktif, tertib, aman, nyaman, bersih, dan memberikan ruang bagi kegiatan masyarakat maupun dunia usaha.
“Tidak boleh ada pihak yang menikmati keuntungan dari aset negara tanpa memenuhi kewajibannya. Aset negara harus dikelola secara bertanggung jawab dan manfaatnya harus kembali kepada negara serta masyarakat,” ujar dia.
Direktur Utama PPK Kemayoran Teddy Robinson Siahaan mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan para mitra untuk mendorong pemenuhan kewajiban dan percepatan pembangunan di atas lahan yang telah dikerjasamakan.
“Kami akan memastikan setiap kerja sama dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tidak merugikan kepentingan negara,” kata dia.
PPK Kemayoran juga telah menyiapkan pendampingan hukum untuk menelaah perjanjian, memetakan permasalahan, serta merumuskan langkah penyelesaian terhadap mitra yang belum menjalankan kewajibannya. Khusus untuk kerja sama dengan PT Oceania Development, PPK Kemayoran telah memberikan kuasa kepada konsultan hukum guna menyiapkan langkah hukum yang diperlukan.
Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Sekretariat Negara, PPK Kemayoran mengelola kawasan seluas sekitar 450 hektare. Evaluasi kerja sama dan penertiban pemanfaatan lahan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan nilai ekonomi kawasan, memperkuat penerimaan negara, serta memastikan aset negara tidak dibiarkan kehilangan fungsi dan manfaatnya.
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran merupakan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan kawasan Kemayoran. Kawasan seluas sekitar 450 hektare tersebut dikembangkan untuk fungsi hunian, perkantoran, perdagangan, jasa, dan ruang terbuka hijau dengan mengedepankan keamanan, kebersihan, kenyamanan, serta pengelolaan aset negara yang profesional dan berkelanjutan.
PT Oceania Development Bantah Telantarkan Aset Kerja Sama
PT Oceania Development selaku mitra pengelola lahan pada Blok B2 No 2; Blok B3; Blok B7 No 8; dan Blok C7 kawasan PPK Kemayoran membantah telah sengaja menelantarkan seluruh aset tersebut.
Kuasa hukum PT Oceania, Sulaisi mengatakan, sejak awal kliennya belum pernah menerima penyerahan fisik objek kerja sama tersebut dalam keadaan kosong -- sesuai isi perjanjian. Menurut dia, beberapa lahan masih ditempati dan dikelola pihak ketiga yang ditunjuk BLU PPK Kemayoran. Selain itu, sejumlah akses masuk ke aset tersebut juga nampak sengaja ditutup.
Dalam suratnya kepada Bloomberg Technoz, dia mengatakan, kondisi tersebut membuat PT Oceania secara faktual tidak mungkin melakukan pembangunan maupun memanfaatkan lahan tersebut. Padahal, kata dia, kliennya telah memenuhi berbagai kewajiban, termasuk pembayaran harga lelang dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan selama bertahun-tahun.
Sulaisi mengatakan, PT Oceania tak pernah berniat menikmati aset negara tanpa memenuhi kewajiban. Terlebih, tidak ada keuntungan yang diperoleh perusahaan dari lahan tersebut, malah objek kerja sama masih diduduki dan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari PT Oceania Development.
Selain itu, kata dia, PT Oceania sudah bersurat kepada Kementerian Sekretariat Negara sejak 2024, tetapi belum mendapat waktu audiensi. Bahkan, PT Oceania Development juga sudah bersurat melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 9 Januari 2025, tetapi belum ada tindak lanjut.
PT Oceania juga telah berupaya berkoordinasi dengan Direktur Utama BLU PPKK. Namun, jawaban BLU PPKK justru menolak inisiatif kami dengan alasan perjanjian kerja sama telah berakhir dan bergerak mencari investor sendiri padahal jangka waktu perjanjian kerja sama masih berlaku dan belum berakhir.
"PT Oceania Development berharap evaluasi yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara tidak sekedar mencari kesalahan administratif, melainkan menjadi momentum yang tepat untuk membenahi tata kelola BLU PPKK sekaligus mendapatkan solusi yang nyata demi tercapainya kepastian hukum dan keberlanjutan investasi di Kawasan Kemayoran," kata Sulaisi.
(dov/frg)
