Dalam pendapat berbeda, Hakim Sonia Sotomayor menilai mayoritas hakim telah memberi kewenangan kepada negara bagian untuk menolak kesempatan atletik bagi siswa transgender "hanya karena menganggap mereka memiliki keunggulan atletik yang melekat, meskipun fakta menunjukkan sebaliknya." Ia menulis, "Olahraga memang sering kali bersifat zero sum, tetapi hukum tidak perlu dan tidak seharusnya demikian."
Idaho dan Virginia Barat termasuk di antara 27 negara bagian yang memiliki undang-undang yang membatasi atlet pelajar transgender, menurut Movement Advancement Project, lembaga kajian nirlaba yang mendorong pemahaman terhadap komunitas LGBTQ. Seluruh aturan tersebut disahkan sejak 2020. Dua negara bagian lainnya menerapkan pembatasan melalui regulasi atau kebijakan.
Membatasi Hak
Putusan ini menambah deretan kekalahan hukum bagi kelompok transgender dan hak-hak LGBTQ secara lebih luas di Mahkamah Agung yang kini didominasi hakim konservatif. Sebelumnya, Mahkamah telah menguatkan undang-undang negara bagian yang melarang sejumlah perawatan medis bagi remaja transgender, menyatakan orang tua murid sekolah negeri berhak menarik anak mereka dari pelajaran yang memuat tema ramah LGBTQ, serta mengizinkan Trump memberhentikan anggota militer transgender.
Putusan tersebut tidak memengaruhi negara bagian yang tetap mengizinkan perempuan dan anak perempuan transgender bergabung dalam tim olahraga putri. Pemerintahan Trump saat ini tengah menggugat sejumlah negara bagian terkait kebijakan tersebut, namun perkara itu belum dibahas Mahkamah Agung. Dalam perkara kali ini, pemerintahan Trump meminta Mahkamah menguatkan undang-undang Idaho dan Virginia Barat.
Penasihat senior Proyek Hak LGBTQ dan HIV dari American Civil Liberties Union (ACLU), Joshua Block, yang mewakili para atlet pelajar dalam perkara tersebut, menyebut putusan ini sebagai "keputusan yang memilukan bagi klien kami dan anak-anak perempuan transgender seperti mereka yang hanya menginginkan kesempatan yang sama seperti teman-teman sebaya mereka."
Dalam pernyataannya, Block mengatakan, "Kenyataannya, kesetaraan bagi perempuan dan anak perempuan transgender tidak mengurangi kesetaraan perempuan dan anak perempuan lainnya, bahkan justru memperkuatnya. Kami akan terus memperjuangkan prinsip mendasar bahwa setiap anak muda berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan meraih keberhasilan."
Mahkamah Agung menangani perkara ini setelah Idaho dan Virginia Barat mengajukan banding atas putusan pengadilan banding federal yang sebelumnya memblokir penerapan penuh larangan tersebut.
"Kemenangan Besar"
Undang-undang Virginia Barat yang disahkan pada 2021 membatasi keanggotaan tim olahraga putri hanya bagi individu yang sejak lahir diklasifikasikan sebagai perempuan berdasarkan "biologi reproduksi dan genetika."
Jaksa Agung Virginia Barat, JB McCuskey dari Partai Republik, menyebut putusan itu sebagai "kemenangan besar bagi setiap atlet perempuan yang pernah bertanding, atau bermimpi bertanding, di arena yang adil dan aman."
Departemen Kehakiman AS, yang mendukung negara-negara bagian tersebut, juga menyatakan "senang Mahkamah Agung sependapat dengan posisi kami yang berdasarkan akal sehat bahwa tidak ada ketentuan dalam hukum federal yang melarang negara bagian melarang laki-laki berpartisipasi dalam tim olahraga perempuan."
Virginia Barat menghadapi gugatan yang diajukan Becky Pepper-Jackson (16), yang tetap dapat mengikuti tim atletik sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas setelah hakim memblokir penerapan aturan itu terhadap dirinya. Sebagai siswi kelas dua SMA tahun ini, Becky meraih juara pertama nomor tolak peluru dan peringkat keempat lempar cakram pada kejuaraan tingkat negara bagian.
Pengadilan Banding Federal Sirkuit Keempat sebelumnya memutuskan bahwa undang-undang Virginia Barat tidak dapat diberlakukan terhadap Becky karena bertentangan dengan undang-undang federal yang melarang diskriminasi gender di sekolah-sekolah yang menerima dana pemerintah.
Idaho
Undang-undang Idaho yang disahkan pada 2020 menjadi aturan pertama dengan ketentuan seperti itu di AS. Selain melarang perempuan dan anak perempuan transgender mengikuti tim olahraga khusus perempuan sejak jenjang sekolah dasar, aturan tersebut juga memberi hak kepada atlet perempuan untuk menggugat jenis kelamin lawan tandingnya dan mewajibkan atlet yang dipersoalkan menjalani pemeriksaan medis.
Pengadilan Banding Federal Sirkuit Kesembilan sebelumnya memutuskan aturan itu tidak dapat diberlakukan terhadap Lindsay Hecox, mahasiswi tingkat akhir sekaligus perempuan transgender yang saat itu mengikuti klub lari dan sepak bola di Boise State University.
Hecox kemudian menyampaikan kepada Mahkamah Agung bahwa dirinya ingin menghentikan perkara tersebut dan sudah tidak lagi mengikuti kegiatan olahraga di Boise State menjelang kelulusannya.
Belum ada data pasti mengenai jumlah atlet transgender yang berkompetisi dalam olahraga terorganisasi. Para pendukung larangan tersebut menyebut jumlah perempuan dan anak perempuan transgender yang mengungguli atlet perempuan terus bertambah. Sebaliknya, kelompok pembela hak-hak transgender mengatakan jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan atlet yang berkompetisi.
(bbn)
