Darto menambahkan POPSI tidak menolak program biodiesel karena program ini terbukti membantu penyerapan CPO domestik, mengurangi impor energi, dan dapat menjaga stabilitas pasar sawit nasional.
Namun, dalam desain yang berlaku saat ini, manfaat B50 bagi petani sawit belum tentu lebih besar daripada beban yang harus ditanggung.
“Kenaikan pungutan ekspor, kebutuhan pendanaan biodiesel yang makin besar, serta potensi berkurangnya ruang ekspor dapat menekan harga TBS petani dalam jangka menengah,” tambahnya.
Dengan demikian, POPSI menilai keberhasilan B50 tidak boleh hanya diukur dari peningkatan konsumsi biodiesel atau penghematan devisa negara, tetapi juga harus diukur dari apakah pendapatan petani meningkat dan dana sawit yang dihimpun dari sektor sawit benar-benar kembali untuk memperkuat petani dan produktivitas kebun rakyat.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan masih menghitung volume CPO yang dicampur solar dalam mandatori B50 yang akan diterapkan 1 Juli 2026.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan sejauh ini uji coba B50 menunjukkan kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan B40, seperti dalam hal kadar air yang turun hingga 20 ppm.
"Iya, itu sudah mereka sanggup dengan spek tersebut. Jadi sudah oke, 1 Juli mandatorinya kan di kepmen. Kepmen mandatori sudah Pak Menteri tinggal tekan. Terus selanjutnya saya sedang bahas dengan Dirjen Migas," ungkap Eniya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/6/2026).
Adapun, Kementerian ESDM telah mengalokasikan 15.646.372 kiloliter (kl) untuk penyaluran B40 sepanjang 2026, kemudian direvisi untuk mengakomodasi kenaikan mandatori B50 menjadi 17.602.168 kl.
Namun, Eniya menyebutkan alokasi ini masih perlu mempertimbangkan permintaan liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Persiapan Nataru sama ini diperkirakan kok naik lagi dari tahun lalu. Nah, itu yang lagi dihitung benar sama Pak Dirjen Migas," jelas Eniya.
Adapun, mandatori B40 sudah dimulai sejak 2025, dengan total realisasi penyaluran sebesar 14.940.729 kl, atau mencapai 95,67% dari total alokasi, terserap untuk sektor PSO dan non-PSO.
Dari total penyaluran tersebut, program B40 selama 2025 diklaim dapat menghemat devisa sebesar Rp133,3 triliun.
Pada 2026, mandatori B40 dilaksanakan hingga paruh pertama, dilanjut B50 pada paruh kedua tahun ini.
Target awal alokasi biodiesel sepanjang tahun ini yakni 15.646.372 kl. Hingga April 2026, alokasi itu sudah terealisasi 29,51%.
Dengan kenaikan mandatori menjadi 50% penghematan devisa diklaim bisa lebih tinggi yaitu mencapai Rp157,28 triliun.
(smr/wdh)

























