"Tanpa adanya pembenahan ekosistem riset di dalam negeri, seperti kepastian dana riset, penyederhanaan birokrasi bagi peneliti, dan penyediaan alat laboratorium yang setara, transfer teknologi dan pengetahuan dari Imperial College ini berisiko mandek di atas kertas," ujarnya.
Selain itu, Ubaid meminta pemerintah terbuka mengenai skema pembiayaan kerja sama tersebut. Menurut dia, pendanaan kolaborasi internasional tidak boleh mengurangi alokasi anggaran untuk pemenuhan hak dasar pendidikan masyarakat.
"Pemerintah harus transparan mengenai skema pendanaan kerja sama ini. Di tengah ramainya sorotan publik terhadap efisiensi anggaran pendidikan dan prioritas program nasional lainnya, pendanaan untuk kerja sama internasional ini harus dipastikan tidak memotong hak-hak dasar pendidikan masyarakat bawah," katanya.
Di sisi lain, pengamat pendidikan Ina Liem menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto membuka peluang kemitraan dengan Imperial College London. Namun, ia mengingatkan bahwa kerja sama tersebut masih berada pada tahap penjajakan sehingga implementasinya perlu dikawal.
"Saya menyambut baik langkah Presiden Prabowo membuka peluang kerja sama dengan Imperial College London. Belajar dari salah satu universitas terbaik dunia tentu merupakan kesempatan yang sangat baik. Namun, karena saat ini masih tahap rencana, menurut saya yang paling penting bukan siapa mitranya, melainkan bagaimana implementasinya nanti," ujar Ina.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan itu tidak diukur dari banyaknya nota kesepahaman (MoU) atau kunjungan pejabat, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan perguruan tinggi di Indonesia.
"Keberhasilan kebijakan ini nantinya tidak diukur dari banyaknya MoU atau kunjungan pejabat, melainkan dari indikator yang nyata: apakah kualitas dosen meningkat, publikasi dan riset bertambah, inovasi lahir, lulusan lebih kompetitif, dan dalam jangka panjang universitas Indonesia benar-benar naik kelas di tingkat global. Itu yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilannya," kata Ina.
Presiden Prabowo Subianto belum lama ini bertemu dengan perwakilan universitas Imperial College London. Mereka merupakan kemitraan yang direncanakan memperkuat pendidikan kampus di Indonesia.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan kerja sama itu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, terutama pendidikan kedokteran.
"Jadi Imperial College sedang membicarakan banyak hal terkait dengan rencana kita untuk membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan kedokterannya," ujar Brian.
Menurut Brian, Imperial College juga akan dilibatkan dalam rencana Presiden Prabowo mendirikan 10 universitas kedokteran dan sains. Bentuk kolaborasi yang dibahas meliputi penyusunan kurikulum, peningkatan standar pengajaran, penelitian bersama (joint research), hingga program visiting professor.
"Tadi juga dibicarakan terkait dengan rencana Bapak Presiden mendirikan 10 universitas kedokteran dan sains. Nantinya akan banyak dibantu oleh Imperial College. Jadi nanti kurikulumnya, penyiapan standar pengajarannya, kemudian joint research-nya, kemudian juga visiting professor akan banyak dilakukan bersama dengan Imperial College dan juga kampus-kampus lainnya," kata Brian.
Ia menilai kerja sama tersebut menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, sekaligus memperkuat daya saing perguruan tinggi nasional di tingkat global.
"Kita juga tahu untuk pendidikan medis, Imperial College ini peringkatnya sangat tinggi di dunia. Sehingga kalau kerja sama ini bisa direalisasikan, tentu ini adalah sebuah peluang besar bagi Indonesia untuk bersama-sama langsung dengan kampus yang sangat top di dunia, untuk bisa menaikkan juga kualitas pengajaran dan penelitian di Indonesia yang tentunya diharapkan juga meningkatkan peringkat kampus-kampus kita di dunia," ujarnya.
(dec)
