Kedua, terdapat faktor domestik yang ikut memengaruhi sentimen pasar. Investor tidak hanya melihat besarnya cadangan devisa atau tingkat suku bunga, tetapi juga memperhatikan konsistensi dan kredibilitas kebijakan ekonomi.
Menurut dia, ketika lembaga pemeringkat internasional mempertahankan peringkat Indonesia, namun menurunkan prospek menjadi negatif, pasar menangkap adanya peningkatan risiko dan ketidakpastian.
“Belum lagi kita bicara ketidakpastian dari beberapa kebijakan tata kelola makroekonomi seperti ekspor satu pintu, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), dan lainnya. Pada saat yang sama, berbagai persoalan di sektor manufaktur, mulai dari penghentian produksi hingga relokasi investasi, menimbulkan pertanyaan mengenai daya saing industri nasional ke depan,” ujarnya.
Ketiga, BI menghadapi dilema kebijakan yang tidak sederhana. Jika suku bunga terus dinaikkan untuk menahan pelemahan rupiah dan menjaga aliran modal asing, pertumbuhan ekonomi berisiko melambat karena biaya kredit menjadi lebih mahal.
Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan untuk mendukung pertumbuhan, tekanan terhadap nilai tukar bisa semakin besar. Ini merupakan dilema klasik dalam ekonomi terbuka yang dikenal sebagai impossible trinity, yaitu keterbatasan untuk secara bersamaan menjaga stabilitas nilai tukar, kebebasan arus modal, dan kebijakan moneter yang sepenuhnya independen.
Karena itu, Yusuf menilai langkah BI sejauh ini tidak bisa dikatakan pasif. Bank sentral telah menaikkan suku bunga, melakukan intervensi di pasar valas, serta memperketat sejumlah ketentuan terkait transaksi valuta asing untuk meredam volatilitas dan menjaga stabilitas pasar keuangan.
“Namun pada akhirnya, stabilitas rupiah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan moneter. Persoalan yang lebih mendasar berada pada sisi struktural ekonomi,” tuturnya.
Dia menyatakan defisit transaksi berjalan yang kembali melebar menunjukkan kebutuhan devisa Indonesia masih cukup tinggi.
Di sisi lain, ketergantungan pada komoditas, lemahnya diversifikasi ekspor, serta tantangan daya saing manufaktur membuat pasokan devisa belum cukup kuat untuk menopang rupiah secara berkelanjutan. Tekanan musiman seperti repatriasi dividen, pembayaran utang luar negeri, dan arus keluar modal asing juga memperbesar tekanan tersebut.
“Jadi menurut saya, kebijakan BI masih berfungsi sebagai peredam gejolak jangka pendek dan sejauh ini telah menjalankan perannya. Namun penguatan rupiah yang lebih berkelanjutan memerlukan pembenahan yang berada di luar kewenangan bank sentral, mulai dari penguatan sektor manufaktur, diversifikasi ekspor, peningkatan kepastian kebijakan, hingga perbaikan iklim investasi,” terangnya.
(lav)
