Fakhrul menyebut, perhatian utama saat ini mencakup transparansi, information flow, efektivitas pengawasan, serta kualitas pembentukan harga saham. “Sekarang tantangannya adalah menunjukkan bahwa reformasi tersebut benar-benar bekerja,” kata Fakhrul dalam keterangan resminya pada Rabu (24/6/2026).
Ia menambahkan bahwa fase saat ini berbeda dibanding sebelumnya, karena indikator yang dinilai sudah bergeser ke hasil implementasi. Selain itu, keberlanjutan status interim freeze turut memengaruhi dinamika pasar, khususnya dalam proses masuknya saham Indonesia ke dalam indeks MSCI.
“Yang dinilai bukan banyaknya aturan, tetapi apakah implementasinya bisa meningkatkan kepercayaan investor,” ujar Fakhrul.
Sementara itu, praktisi pasar modal Hans Kwee menyebut secara keseluruhan posisi Indonesia dalam MSCI Accessibility Review masih kuat, dengan mayoritas indikator berada pada kategori tinggi.
Penurunan terjadi pada indikator information flow, yang dalam review terbaru turun ke level “-” dan menjadi salah satu perhatian utama MSCI. Hans menilai perubahan pada satu indikator tersebut tidak mengubah posisi Indonesia secara keseluruhan dalam klasifikasi pasar.
“Penurunan satu kriteria ini tidak cukup untuk memicu perubahan klasifikasi, karena indikator lain tetap kuat, terutama ukuran dan likuiditas,” ujar Hans.
Ia juga menyoroti implikasi dari kebijakan interim freeze terhadap peluang masuknya saham Indonesia ke indeks global. “Dampaknya lebih ke penundaan potensi saham Indonesia masuk indeks MSCI, bukan tekanan keluar dari pasar,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menyatakan bahwa periode hingga November akan digunakan untuk memperkuat implementasi reformasi.
Hasan menyampaikan, OJK bersama BEI dan KSEI terus melakukan perbaikan pada aspek yang menjadi perhatian MSCI, terutama terkait transparansi dan aliran informasi di pasar. “Kami akan terus melanjutkan dan memperkuat berbagai inisiatif reformasi pasar modal,” ujar Hasan.
Ia menambahkan bahwa fokus saat ini adalah memastikan kebijakan yang telah diluncurkan berjalan efektif dalam praktik. “Yang penting adalah bagaimana implementasi di lapangan bisa berjalan optimal dan memberikan dampak yang terukur,” kata dia.
Lebih lanjut, penundaan evaluasi hingga November 2026 memberikan ruang bagi otoritas untuk menunjukkan perkembangan tersebut, seiring dengan proses pemantauan lanjutan oleh MSCI terhadap kualitas dan aksesibilitas pasar modal Indonesia.
(dhf)
