Bloomberg Technoz, Jakarta – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai kontrak pengadaan batu bara PT PLN (Persero) sebesar 134 juta ton dari kebutuhan sekitar 154 juta ton tidak dapat menjadi acuan bahwa stok batu bara milik perusahaan setrum tersebut aman.

Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi Ardhi Ishak Koesen menilai kontrak yang telah diteken tersebut sekadar komitmen di atas kertas, sementara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) membutuhkan pengiriman batu bara secara rutin setiap beberapa pekan sekali.

Ardhi menduga lambatnya persetujuan dan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 membuat alokasi penambang untuk memasok PLN menjadi tidak menentu.

“Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang bisa dikerjakan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara [untuk pasar domestik] DMO juga terganggu,” kata Ardhi ketika dihubungi, Selasa (23/6/2026).

Dia mencatat kuota produksi batu bara dipangkas hampir 25% dari realisasi tahun lalu sebanyak 817 juta ton, menjadi sekitar 600 juta ton. Di sisi lain, persetujuan RKAB baru didapatkan penambang dipertengahan kuartal I-2026.