"Saya menegaskan bahwa narasi yang beredar tersebut tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang dicantumkan dalam pesan yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan," kata Nanik dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (14/6/2026).
Nanik mengatakan pencatutan nama pejabat publik untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kerap dilakukan agar membangun narasi provokatif dan memancing reaksi masyarakat.
Untuk itu, dia meminta publik untuk lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital.
Dia mengimbau masyarakat agar selalu melakukan pengecekan informasi melalui sumber resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyebaran disinformasi yang dapat memicu kesalahpahaman dan kegaduhan di tengah masyarakat.
BGN juga menegaskan seluruh informasi dan pernyataan resmi lembaga hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi, baik melalui siaran pers, situs resmi, maupun akun media sosial yang telah terverifikasi. Informasi yang beredar di luar saluran tersebut tidak dapat dijadikan rujukan yang sah.
Lebih lanjut, BGN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang digital yang sehat dengan mengedepankan fakta serta menghindari penyebaran konten yang bersifat manipulatif, provokatif, maupun mengandung unsur fitnah.
"Kami mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia digital serta mengedepankan verifikasi informasi. BGN akan terus fokus menjalankan tugas dan program pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat yang diberikan pemerintah," ujar Nanik.
BGN menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan program Makan Bergizi Gratis dan berbagai program peningkatan gizi masyarakat secara transparan dan akuntabel, sembari terus mengedukasi publik agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terkonfirmasi jelas.
(dec/wdh)
