Dia menilai tekanan yang datang bersamaan dari luar negeri dan dalam negeri. Dari luar negeri, dolar AS masih kuat karena ekspektasi penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat semakin mundur, ketegangan Timur Tengah meningkatkan risiko harga minyak, dan investor global cenderung mengurangi aset negara berkembang.
"Dari dalam negeri, pasar semakin sensitif terhadap arah kebijakan fiskal, pelebaran defisit, kebutuhan subsidi energi, tata kelola Danantara, isu transparansi pasar saham, serta kekhawatiran terhadap independensi otoritas moneter," papar Josua.
Faktor luar negeri masih menjadi pemicu awal dengan porsi sekitar 55% sampai 60%, menurut Josua. Terutama melalui penguatan dolar AS, risiko harga minyak, dan arus modal global yang keluar dari aset berisiko.
Namun faktor dalam negeri sudah membesar, sekitar 40-45%, karena tekanan global menjadi jauh lebih kuat ketika investor meragukan konsistensi kebijakan.
"Faktor global menjelaskan mengapa hampir semua mata uang negara berkembang tertekan, tetapi faktor domestik menjelaskan mengapa rupiah dapat melemah lebih dalam dan IHSG terkoreksi lebih tajam. Dengan kata lain, tekanan luar negeri menyalakan api, tetapi ketidakpastian kebijakan domestik memperbesar rambatannya," demikian Josua.
Sore ini, IHSG terkoreksi 4,28%, melanjutkan tren yang berlangsung sejak pekan lalu. Namun IHSG tidak sendirian, di mana KOSPI dan KOSDAQ melemah paling dalam masing-masing 8,29% dan 9,08%. Disusul NIKKEI 2253,95%, dan Taiwan TAIEX sebesar 3,48%.
Langkah Konkret
Josua menambahkan, untuk memperbaiki rapor rupiah yang telah cukup lama 'merah', pemerintah perlu menunjukkan langkah yang konkret, bukan hanya komunikasi penenang.
Pertama, pemerintah perlu menegaskan kembali disiplin defisit dan memastikan defisit tetap di bawah 3% PDB dengan jalur konsolidasi yang kredibel.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat basis penerimaan negara agar belanja prioritas tidak bergantung berlebihan pada utang.
Ketiga, tata kelola Danantara harus dibuat transparan melalui laporan keuangan berkala, audit independen, batas utang yang jelas, pemisahan tegas antara investasi komersial dan penugasan negara, serta kepastian bahwa risikonya tidak otomatis berpindah ke APBN.
Keempat, independensi Bank Indonesia harus dijaga karena pasar sangat sensitif terhadap kesan bahwa kebijakan moneter terlalu diarahkan untuk membiayai pertumbuhan jangka pendek.
Kelima, reformasi pasar modal perlu dipercepat, khususnya transparansi kepemilikan, porsi saham publik, tata kelola emiten, dan perlindungan investor.
Tanpa langkah konkret yang serius, maka arus modal asing keluar berpotensi akan membesar.
Josua memperkirakan, dalam skenario dasar jika tidak ada penurunan peringkat resmi dari S&P dan tidak ada eskalasi besar pada harga minyak, tambahan arus modal keluar dari saham dan obligasi hingga beberapa bulan ke depan dapat berada di kisaran US$3 miliar hingga US$5 miliar, atau sekitar Rp54 triliun sampai Rp90 triliun dengan asumsi kurs Rp18.000/US$.
Namun, dalam skenario berat, jika terjadi penurunan peringkat, risiko penurunan status pasar saham oleh MSCI, harga minyak bertahan tinggi, dan komunikasi kebijakan tetap tidak meyakinkan, maka Josua memperkirakan arus keluar dapat melebar ke kisaran US$7 miliar hingga US$10 miliar.
"Tekanan terbesar mungkin di pasar saham, sedangkan pasar obligasi relatif lebih tertahan karena porsi asing di SBN sudah lebih rendah dibandingkan periode 2013 dan investor domestik berperan lebih besar," katanya
Sebagai catatan, hari ini imbal hasil di pasar obligasi mengalami kenaikan, dan hampir semua imbal hasil berada di kisaran 7%. Imbal hasil tenor 10 tahun tercatat naik 38,4 basis poin menjadi 7,26%.
Disusul tenor 5 tahun naik 39,2 bps menjadi 7,33%. Bahkan, tenor 1 tahun mencatatkan imbal hasil tertinggi di 7,28%.
Selain SUN berdenominasi rupiah, tekanan juga datang dari pasar global. Aksi jual obligasi Indonesia berdenominasi dolar AS (INDON) menguat setelah data ketenagakerjaan AS pada Mei menunjukkan pasar tenaga kerja yang tetap kuat dan resilien.
Data tersebut memperbesar peluang Federal Reserve mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama, bahkan membuka ruang bagi kenaikan suku bunga tambahan jika lonjakan harga energi akibat ketegangan di Selat Hormuz kembali mendorong inflasi. Dalam kondisi tersebut, investor cenderung meminta premi risiko yang lebih tinggi terhadap aset negara berkembang, termasuk Indonesia
(dsp/aji)
