Logo Bloomberg Technoz

Sepanjang tahun ini, obligasi pemerintah Indonesia tercatat merugi lebih dari 8%, khususnya bagi investor yang menyimpang obligasi RI berdenominasi dolar AS. Sebagai perbandingan, obligasi pasar negara berkembang lainnya secara umum justru mencatat keuntungan 1,6%.

Selain pergerakan rupiah yang makin liar dan menembus level terendahnya beberapa kali, investor juga kian khawatir lantaran, Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter kian gencar menambah kepemilikan obligasi pemerintah. Saat ini, BI memegang sekitar 27% total obligasi pemerintah.

“Apa yang awalnya merupakan pembelian untuk meningkatkan likuiditas pasar obligasi mungkin telah berkembang menjadi bentuk pelonggaran kuantitatif (quantitative easing),” kata Rajeev De Mello, Manajer Portofolio Gama Asset Management SA, seperti dikutip Bloomberg News.

Menurutnya, investor menginginkan kejelasan, apakah kepemilikan obligasi oleh BI telah mencapai titik stabil atau masih akan terus bertambah.

Peringkat Kredit 

Selain itu, profil kredit Indonesia yang terancam berubah juga menjadi salah satu sumber kekhawatiran investor.

Sebagai pengingat, pada kuartal pertama tahun ini, lembaga pemeringkat utama seperti Fitch Ratings, Moody’s, dan S&P Global, kembali mengulas posisi pasar Indonesia dalam percaturan investasi global.

Sebagai catatan, lembaga pemeringkat Moody's telah mengubah outlook profil kredit aset Indonesia menjadi negatif pada 5 Februari 2026, disusul Fitch Ratings yang juga mengubah outlook menjadi negatif pada 4 Maret 2026.

Namun, keduanya masih menempatkan pasar Indonesia dalam kelompok investment-grade. Sementara, Standard & Poor's (S&P) masih menyematkan outlook stable sejak 2022. 

Bisa dikatakan, rating menjadi paspor keuangan global yang akan menentukan seberapa mahal sebuah negara bisa mengajukan utang, dan siapa saja yang bersedia membiayainya.  

Pada praktiknya, lembaga rating seperti Moody’s, Fitch, S&P, sangat sensitif terhadap terjadinya pelebaran defisit, lonjakan utang, kebijakan fiskal yang cenderung populis, serta ketidakpastian arah kebijakan politik.

Lembaga pemeringkat internasional membagi peringkat kredit ke dalam dua kelompok besar, yakni investment grade dan speculative grade, berdasarkan tingkat risiko.

Indonesia tidak mendapat status investment-grade secara cuma-cuma, melainkan dari upaya disiplin fiskal selama bertahun-tahun, sejak krisis 1998. Indonesia pertama kali menyandang status layak investasi dari lembaga pemeringkat utama pada tahun 2012 hingga 2017. 

Kini, sebagian investor khawatir pencapaian tersebut bisa terkikis jika kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah terus melemah.

"Sangat sulit untuk mendapatkannya, tetapi sangat mudah untuk kehilangannya," kata Shamaila Khan, Kepala Fixed Income Emerging Markets & Asia Pacific UBS Asset Management, seperti dikutip Bloomberg News. 

Dia menambahkan, bahwa kebijakan-kebijakan sebelumnya telah menjadi fondasi manfaat yang sudah diterima Indonesia, dan seharusnya pemerintah tidak mempertaruhkan hal tersebut. 

Tak Semua Investor Pesimis

Meski begitu, sebagian investor masih percaya bahwa prospek jangka panjang Indonesia masih menjanjikan. 

Pertumbuhan ekonomi diramal berada di kisaran 5%, utang pemerintah relatif lebih rendah dibanding negara berkembang lainnya, dan posisi Indonesia yang cukup strategis sebagai produsen nikel terbesar, dipercaya sebagai modal utama untuk membalikkan arah saat ini. 

Namun, para manajer investasi global mengatakan kepada Bloomberg News, bahwa mereka membutuhkan kepastian yang lebih besar, yakni dalam bentuk jangkar fiskal yang kredibel, bank sentral yang independen dalam menjalankan mandatnya, transaparansi mengenai posisi Danantara, serta kejelasan mengenai peran negara dalam perekonomian. 

Memang peran negara yang cenderung dominan belakangan ini mulai menimbulkan kegelisahan di kalangan investor.

Sebab, perang negara yang terlalu besar akan bersifat predatoris. Dalam konteks ini, artinya negara menggunakan kekuasaannya bukan untuk mengatur dan melindungi, tapi untuk menyedot, memaksa, atau menguasai sumber daya demi kepentingan jangka pendek penguata atau kelompok tertentu. 

(dsp)

No more pages