Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman pada Januari 2026 sempat mengungkapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur pengetatan pembelian LPG 3 Kg bakal rampung paling lambat semester I-2026.

Kendati demikian, Laode mengatakan, perpres itu bakal mengatur masa peralihan sekitar 6 bulan.

“Draf perpres sedang dikoordinasikan, kami kejar [agar] semester I-2026 ini bisa tuntas atau lebih cepat,” kata Laode kepada Bloomberg Technoz, Kamis (29/1/2026).

Laode mengungkapkan nantinya akan terdapat uji coba yang dilakukan dalam masa peralihan tersebut, sehingga pemberlakuan pengetatan pembelian LPG bersubsidi tersebut akan dilakukan terbatas di suatu wilayah terlebih dahulu.

2. Usul 1 KK Maksimal 10 Tabung

Tidak hanya Kementerian ESDM, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) juga sempat mengusulkan penerapan pengetatan pembelian Gas Melon dengan skema pembatasan pembelian sebanyak 10 tabung setiap bulannya untuk satu kartu keluarga (KK).

Skema pengetatan pembelian Gas Melon tersebut ditargetkan diterapkan mulai kuartal II-2026.

Dalam bahan paparan subholding hilir Pertamina itu, dijelaskan bahwa pada kuartal I-2026, penyaluran LPG bersubsidi masih dilakukan dengan skema eksisting.

Selanjutnya, pada kuartal IV-2025 rencananya akan diterapkan pembatasan pembelian LPG 3 Kg per segmen atau tingkat desil  dan pembatasan pembelian masih tetap 10 tabung per bulan untuk setiap satu KK.

Lebih lanjut, pengetatan pembelian LPG bersubsidi tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk revisi Perpres No. 70/2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

3. Khusus Penerima Bansos

Pemerintah diketahui juga sempat berwacana memperketat pembelian 'Gas Melon' mulai tahun ini. Nantinya, pembeli Elpiji miin itu hanya dikhususkan bagi masyarakat penerima bansos.

Hal ini diungkap oleh anggota Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR Marwan Cik Asad dalam rapat kesepakatan arah kebijakan subsidi energi dalam asumsi dasar makro dan postur fiskal Tahun Anggaran 2026, Selasa (22/7/2025).

Dalam perkembangannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan penyaluran subsidi energi yang mencakup bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik akan memanfaatkan data penerima bansos pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Akan tetapi, Bahlil belum mengungkapkan mekanisme pemanfaatan DTSEN untuk program subsidi energi tersebut.

Dia hanya menegaskan bahwa kementeriannya dengan BPS akan melakukan pembahasan lanjutan untuk memanfaatkan DTSEN tersebut.

“Saya kan dari awal berdiskusi terus sama Ibu ini dan tim kita mungkin 1—2 putaran lagi baru kemudian kita pakai nanti untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik,” kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).

4. Lewat Pangkalan Resmi

Bahlil sempat mengeluarkan kebijakan melarang pengecer menjual LPG 3 Kg, melainkan harus melalui subpangkalan resmi yang terdaftar.

Akan tetapi, kebijakan tersebut malah menyebabkan antrean pembelian LPG di berbagai wilayah akibat kelangkaan di pasaran. Peristiwa tersebut memicu amuk publik dan menjadi sorotan selama beberapa waktu.

Hingga akhirnya, Bahlil mengumumkan sebanyak 370.000 pengecer yang terdaftar di aplikasi Pertamina otomatis naik status menjadi subpangkalan. Mereka akhirnya dibolehkan kembali menjual LPG 3 Kg setelah sempat dilarang sejak 1 Februari 2025.

Dengan mengubah pengecer menjadi subpangkalan, Bahlil yakin pemerintah akan lebih mudah mengendalikan peredaran dan harga pasaran LPG 3 Kg lantaran sistemnya terpantau melalui Pertamina.

5. Rice Cooker hingga Kompor Listrik

Ide lainnya, Kementerian ESDM sempat menerbitkan aturan ‘bagi-bagi rice cooker’ dengan menerbitkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11/2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga.

Sebagai turunannya, diterbitkan pula Petunjuk Teknis Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 548.K/TL.04/DJL.3/2023.

Untuk mengeksekusi program itu, Kementerian Keuangan menganggarkan Rp347,5 miliar. Dari sisi pengadaan unit, Kementerian ESDM menyiapkan 500.000 rice cooker untuk 2023.

Program tersebut diyakini dapat menaikkan konsumsi listrik sekitar 140 GWh atau setara dengan kapasitas pembangkit 20 MW. Tidak hanya itu, program tersebut juga diklaim dapat menghemat LPG sekitar 29 juta kilo atau setara dengan 9,7 juta tabung LPG bersubsidi 3 kg.

Di sisi lain, Dewan Energi Nasional (DEN) sempat mengumumkan pemerintah berencana membagikan kompor listrik yang akan dimulai sebanyak 500.000 unit pada 2024, dengan target mencapai 700.000 rumah tangga (RT) pada 2025, yang menyasar masyarakat kelas atas.

Program kompor induksi tersebut memang sempat diusulkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) dengan menyasar masyarakat miskin.

Meski sudah melakukan sosialisasi di sejumlah daerah, program tersebut tetiba dibatalkan dengan alasan menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 pada 2022.

6. Manfaatkan BPH Migas

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga sempat menyatakan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan format badan yang akan mengawasi pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi.

Bahlil mengaku masih akan berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu apakah perlu membentuk badan barau atau menambah tugas bagi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) demi mengawasi distribusi Gas Melon.

“Saya sedang mempertimbangkan. Nanti Saya minta arah dari Bapak Presiden Prabowo. Sudah barang tentu kami membuat kajian, apakah penting untuk kita bangun badan baru atau kita dorong untuk menambah kewenangan BPH Migas supaya awasi yang bandel-bandel ini,” kata Bahli dalam wawancara One on One, medio Februari.

Bahlil menyebut BBM yang disubsidi oleh negara sebesar Rp170 triliun saja diatur oleh BPH Migas. Sementara itu, subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp87 triliun tidak ada badan yang mengawasinya.

7. ‘CNG Eceran’ Tabung 3 Kg

Baru-baru ini Kementerian ESDM sedang mengkaji penggunaan tabung CNG tipe 4, yakni tabung dengan bahan plastik atau polimer dan dibungkus dengan komposit atau carbon fiber serta fiberglass untuk digunakan sebagai bahan tabung CNG 3 kg.

Pengembangan tabung CNG dengan volume 3 kg tersebut diklaim memakan waktu 3 bulan, setelah itu produksi tabung CNG 3 kg bakal dimasifkan sehingga dapat segera digunakan masyarakat.

Kementerian ESDM juga memastikan penggunaan CNG dalam tabung 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga tidak memerlukan penggantian kompor. Dengan begitu, kompor LPG yang saat ini digunakan masyarakat dapat langsung menggunakan CNG.

Nantinya masyarakat tak perlu menyesuaikan kompor yang dimiliki dengan memasang pengonversi (converter) atau alat lainnya.

Dalam perkembangannya, Kementerian ESDM berencana mengimpor tabung CNG 3 kg tersebut dari China, untuk tahap awal pengembangannya. Saat ini, pengujian tabung dilakukan di China dan bakal dilakukan di Tanah Air.

(azr/wdh)