Bloomberg Technoz, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas mengatakan, Panglima Tentara Nasional Indonesia Agus Subiyanto tak memberikan instruksi khusus soal keterlibatan TNI dalam penanganan tindak pidana begal di sejumlah wilayah. Dia mengklaim, seluruh keterlibatan TNI dalam kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat selalu berdasarkan permintaan.

“Dalam tugas OMSP disebutkan membantu tugas Kepolisian dalam menegakkan Kamtibmas. Hal ini atas permintaan Kepolisian yang disebut sebagai tugas perbantuan,” ujar Nas saat dihubungi Bloomberg Technoz, Jumat (29/05/2026). “Tidak ada instruksi khusus, tetapi Panglima TNI mendukung bila ada permintaan.”

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sempat mengungkap alasan pemerintah harus membangun 750 Batalyon Infranteri Teritorial di 518 kabupaten dan kota di Indonesia. Setiap tahun, targetnya akan ada 150 batalyon teritorial yang selesai dibangun.

Menurut dia, angka kriminalitas meningkat tajam di wilayah yang tak ada pasukan TNI. Dia pun menyinggung sejumlah kasus pidana, termasuk maraknya aksi begal atau kekerasan terhadap pengendara bermotor di wilayah-wilayah kabupaten.

Batalyon Teritorial, kata dia, membangun kembali sistem keamanan lingkungan untuk menekan angka pelanggaran aturan dan kriminalitas. "Tapi setelah kita berada di situ, membuat pangkalan, begal dan kriminal di situ menjadi hilang di atas 50%," ujar Sjafrie.