Kontrak berjangka indeks S&P 500 melemah pada awal perdagangan Asia Selasa (26/5) menyusul perkembangan terbaru tersebut, dengan kontrak turun sekitar 0,3 persen dari level tertinggi yang dicapai pada Senin, saat pasar AS libur. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) juga naik mendekati US$91 per barel setelah sempat menyentuh US$89,41 pada Senin.
Dalam unggahan di Truth Social pada Senin, Trump mendesak Arab Saudi, Qatar, dan negara-negara lain bergabung dalam Abraham Accords serta mengakui Israel. Dalam pernyataan lanjutan, Trump mengatakan uranium yang diperkaya Iran akan diserahkan kepada AS atau “lebih baik dihancurkan di Iran.”
Trump kini berada di bawah tekanan kelompok garis keras anti-Iran di AS, termasuk Senator Partai Republik Lindsey Graham, yang menilai kesepakatan yang tengah dirundingkan terlalu banyak memberi konsesi kepada Teheran.
Seruan Trump agar lebih banyak negara bergabung dalam Abraham Accords — kesepakatan yang membuat Uni Emirat Arab dan sejumlah negara Arab lain mengakui Israel pada 2020 — dinilai dapat meredam kritik kelompok garis keras tersebut. Arab Saudi dan Qatar sendiri telah lama menyatakan tidak akan mengakui Israel sampai negara itu memberikan status kenegaraan bagi Palestina di Gaza dan Tepi Barat atau mengambil langkah konkret menuju tujuan tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan meningkatkan serangan terhadap Hizbullah yang didukung Iran setelah menyerang sejumlah lokasi di Lebanon selatan. Eskalasi terjadi setelah serangan drone Hizbullah jatuh di wilayah Israel dan sebuah roket berhasil dicegat angkatan udara Israel.
Iran menuntut penghentian permusuhan terhadap Hizbullah di Lebanon sebagai bagian dari setiap kesepakatan damai dengan AS. Axios melaporkan bahwa rancangan kesepakatan potensial antara AS dan Iran mencakup klausul penghentian perang antara Israel dan Hizbullah.
Bentrok antara Israel dan Hizbullah pecah pada awal Maret setelah milisi Lebanon itu meluncurkan roket dan drone ke wilayah Israel. Hizbullah menyebut serangan itu sebagai balasan atas terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada awal perang Iran. Kedua pihak terus saling serang dalam skala lebih kecil sejak gencatan senjata April diberlakukan.
Delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf juga melakukan perjalanan ke Doha untuk berkonsultasi dengan pejabat senior Qatar terkait negosiasi tersebut. Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati turut dalam rombongan dan dijadwalkan membahas pencairan dana Iran yang dibekukan, menurut kantor berita Fars.
Al Arabiya juga melaporkan bahwa Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir menuju Doha. Pakistan selama ini berperan sebagai mediator dalam pembicaraan antara AS dan Iran.
Kesepakatan sementara dinilai dapat membantu mengakhiri perang yang telah menewaskan ribuan orang di Timur Tengah, terutama di Iran dan Lebanon. Konflik itu juga meningkatkan tekanan politik terhadap Trump di dalam negeri, karena banyak warga Amerika menolak perang tersebut, salah satunya akibat lonjakan harga bahan bakar.
“Ini hanya akan menjadi kesepakatan besar bagi semua pihak atau tidak ada kesepakatan sama sekali — kembali ke medan perang dan penembakan, tetapi lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya,” kata Trump. “Dan tidak ada yang menginginkan itu!”
Salah satu hambatan utama dalam perundingan adalah tuntutan AS agar Iran menghentikan program nuklirnya dan menyerahkan uranium yang diperkaya hingga mendekati tingkat senjata. AS juga ingin Iran berkomitmen menghentikan pengayaan uranium selama sekitar 20 tahun.
Menurut laporan Al Arabiya di platform X yang mengutip sumber anonim, Iran tengah mencari jaminan dari China sebelum melanjutkan kesepakatan. Laporan itu menyebut Teheran meminta uranium dengan tingkat pengayaan tinggi dipindahkan ke China.
AS dan Israel juga masih harus menyelesaikan rincian penting terkait perpanjangan gencatan senjata, termasuk soal kebebasan kapal melintas di Selat Hormuz dan kecepatan pencairan miliaran dolar dana Iran yang dibekukan.
Iran sebelumnya bersikeras harus tetap memiliki kewenangan mengatur lalu lintas maritim di jalur strategis tersebut, sesuatu yang ditolak AS, negara-negara Arab, dan Eropa.
Namun dalam beberapa hari terakhir, Iran mulai meninggalkan gagasan mengenakan tarif lintasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran pada Senin mengatakan negaranya akan mengenakan biaya untuk “layanan navigasi” bagi kapal yang melintas.
(bbn)
