“Untuk bergeser ke nonsubsidi juga berat bagi masyarakat. Saya kira untuk LPG masih jauh dari solusi, karena solusi CNG juga kita baru mau mulai kemarin,” tambah Bhima.
Dihubungi terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menilai, dalam setiap pelemahan rupiah, subsidi LPG 3 Kg adalah yang paling sulit dikendalikan konsumsinya dibandingkan dengan BBM.
“Orang bisa mengurangi mobilitas sehingga bisa irit bensin, tetapi sulit mengurangi kegiatan memasak karena perut tidak bisa kompromi dengan harga dolar yang makin tinggi,” ungkap dia.
Di sisi lain, dia menyebut subsidi LPG merupakan 'bom waktu' kebijakan fiskal. Penyebabnya, impor LPG lebih berisiko dan Indonesia tidak punya senjata substitusi cepat seperti halnya BBM.
“Untuk BBM, kita punya biodiesel yang bisa menekan impor solar. Sementara itu, untuk LPG, proyek DME [gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter] masih tersendat, dan proyek CNG tabung serta jaringan gas (Jargas) baru mulai diuji coba secara masif pada tahun ini,” terangnya.
Penyesuaian Harga
Di lain sisi, Rahma menilai pemerintah memang masih sangat hati-hati bicara soal kenaikan harga LPG 3 kg.
“Namun, jika kita melihat angka kurs yang sempat menyentuh Rp17.600/US$, tekanan untuk melakukan penyesuaian harga [LPG bersubsidi] sebenarnya sudah berada di titik kritis,” kata dia.
Dia berpandangan, kecil kemungkinan pemerintah akan menaikkan harga eceran secara langsung dalam waktu dekat Juni—Juli 2026, karena efek kejutnya terhadap inflasi pangan jauh lebih besar daripada bensin.
Menurutnya, strategi yang lebih mungkin diambil adalah transformasi subsidi tertutup.
“Pemerintah lebih condong mengubah skema dari subsidi pada barang menjadi subsidi pada orang lewat KTP/data Regsosek. Jika harus naik, skemanya mungkin tidak sekali pukul, melainkan bertahap untuk mengurangi shock ekonomi,” ungkapnya.
“Jika pemerintah akhirnya menyerah pada tekanan kurs Rp17.600/US$ dan harga CP Aramco yang tinggi, proyeksi kenaikan yang masuk akal secara fiskal bisa saja terjadi, tetapi tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat,” tambahnya.
Dalam kaitan itu, terdapat beberapa skenario penyesuaian harga LPG 3 Kg yang menurut Rahma dapat dilakukan pemerintah.
Pertama, melakukan kenaikan harga moderat antara 15%—25%. Hal ini akan berdampak pada harga netto di tingkat pangkalan yang bisa naik dari kisaran Rp12.750/tabung menjadi sekitar Rp15.000—Rp16.000 per tabung.
Kedua, skenario realistis. Menurut Rahma, mengingat harga keekonomian LPG 3 Kg di pasaran saat ini sudah menembus Rp45.000—Rp50.000 per tabung karena faktor kurs, kenaikan dapat terjadi sebesar Rp3.000—Rp5.000 per tabung.
Untuk diketahui, Indonesia berencana mengimpor sekitar 7,47 juta metrik ton (mt) LPG pada 2026. Belum lagi, negara juga berpotensi mengalihkan porsi impor LPG besar-besaran ke Amerika Serikat (AS) dengan nilai sekitar US$ 3,5 miliar sesuai kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Adapun, per Senin (25/5/2026) pagi, rupiah offshore bergerak menguat dengan perubahan 0,11% di posisi Rp17.724/US$ pada 08:03 WIB, berubah dari posisi penutupan Rp17.743/US$ pada Jumat (22/5/2026).
(wdh)
