“Lainnya kita lihat di lapangan umumnya memang pemilik dapur ini biasanya pengusaha, jadi dia sekaligus menyiapkan bahan bakunya sendiri ya jaringannya dia yang lama gitu, dia bisa saja memang pemasok dari luar kota,” ujar dia.
Aida menilai terdapat dua penyebab lain yang menyebabkan rendahnya keterlibatan koperasi atau badan usaha milik desa. Misalnya, minimnya keterlibatan pemerintah daerah pada 2025. Berdasarkan informasi yang dihimpun KPK, pemerintah daerah baru dilibatkan pada saat terjadi keracunan. Selain itu, KPK mengatakan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum beroperasi dengan efektif pada 2025. Sehingga belum berpartisipasi sebagai pemasok MBG.
“Kita berharap akan ada pengembangan ekosistem pendukung program MBG berbasis ekonomi lokal melalui penerapan model circular economic village secara terencana dan terintegrasi dengan melibatkan pemerintah daerah dari tahap perencanaan,” ujar dia.
“Serta mendorong pemanfaatan rantai pasok lokal untuk mendukung keberlanjutan program MBG dan penguatan ekonomi desa. Itu memang salah satu rekomendasi yang kita sampaikan dan kita sedang menunggu aksi apa yang akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional terkait dengan rekomendasi tersebut.”
Klaim Kesuksesan MBG
Presiden Prabowo Subianto menyatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak besar terhadap perputaran ekonomi di desa-desa. Ia menyebut, dana yang beredar dari program MBG bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap hari hingga miliaran dalam satu tahun di satu desa.
Dalam pidatonya, Prabowo mengasumsikan bahwa di setiap desa terdapat 3000 penerima MBG, apabila dikalikan Rp15 ribu maka, per hari akan terdapat perputaran uang di desa sebesar Rp45 juta dalam satu hari.
“MBG tiap hari di desa beredar uang, 3.000 [porsi MBG] kali Rp15 ribu. Ada yang lebih dari itu, ada yang kurang. 3.000 [porsi] kali Rp15 ribu, [menghasilkan perputaran uang] Rp45 juta tiap hari,” kata Prabowo dalam pidatonya, Sabtu (16/5/2026).
Dia kemudian menghitung dalam satu bulan, perputaran uang dari program tersebut bisa mencapai sekitar Rp900 juta di satu desa.
Presiden mengasumsikan, jika dalam satu bulan MBG diberikan selama 20 hari kemudian dikalikan Rp45 juta akan menghasilkan Rp900 juta setiap bulan. Lalu, jika dikalikan lagi selama 12 bulan akan menghasilkan Rp10,8 miliar dana yang beredar di desa itu.
(dov/frg)
