Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil kajiannya yang menemukan perputaran ekonomi di daerah dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) berada di bawah level 5% pada 2025.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan mayoritas perputaran uang dalam program MBG justru kembali ke kota-kota besar. Hal ini terjadi karena sebagian besar pemasok (supplier) untuk MBG masih berada di kota-kota besar. 

“Jadi dampaknya ke masyarakat sekitar ya mereka hanya bagian makan saja satu ompreng per orang per hari. Namun dampak ekonomi yang lainnya enggak ada pun kalau ada sangat kecil sekali,” ujar Aminudin kepada awak media, dikutip Kamis (21/05/2026). 

Dalam kaitan itu, Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha membeberkan data yang menunjukkan hanya 1,54% pemasok MBG yang berasal dari koperasi atau badan usaha milik desa pada 2025. 

Aida menjelaskan terdapat 17.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi pada 2025. Dari data tersebut, terdapat 40.433 pemasok yang memasok bahan baku kepada SPPG. Namun, baru 18 entitas koperasi atau badan usaha milik desa yang memasok bahan baku.