Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk mereformasi tata kelola penyaluran Bahan Bakar Minyak bersubsidi di tanah air. Kebijakan ini dirancang guna memastikan anggaran negara yang bernilai sangat fantastis dapat tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran.

PT Pertamina Persero bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mematangkan skema pengetatan distribusi Pertalite di seluruh wilayah. Langkah strategis ini ditempuh agar subsidi BBM tidak lagi dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang secara finansial sudah sangat mandiri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa masyarakat yang tergolong dalam kelompok ekonomi teratas akan dikecualikan dari skema subsidi. Kebijakan pengetatan ini menargetkan masyarakat yang masuk ke dalam kategori Desil 9 dan Desil 10 berdasarkan data kependudukan nasional.

Secara formal, Menkeu menyatakan keterangannya terkait batasan pembelian BBM bersubsidi ini kepada publik secara langsung. Langkah ini diharapkan mampu memangkas beban kuota APBN yang terus membengkak setiap tahunnya akibat konsumsi yang tidak terkendali.

"Desil 9 dan 10 tidak bisa beli yang bersubsidi. Mesti bayar harga Pertamax atau yang lain," tegas Menkeu Purbaya, Rabu (12/8/2026).