Sejalan dengan hal tersebut, Purbaya juga akan mengurangi subsidi bagi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN melalui skema take or pay karena PLN saat ini mengalami kelebihan pasokan atau oversupply listrik.
Skema take or pay yang berlaku dengan produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) mengharuskan PLN membayar oversupply listrik meski tak terserap oleh masyarakat dan pelaku usaha. Lantaran telah memiliki kontrak, PLN wajib membayar kepada IPP. selisih ini yang dipakai untuk subsidi atau kompensasi oleh pemerintah.
“Itu mungkin kapasitas yang baru terpakai sekitar 70%, masih ada 30% listrik yang kita bayar tapi enggak dipakai. Kalau saya enggak salah ingat ya, tapi Anda bisa diskusi dengan PLN. Tapi yang jelas ada listrik yang belum terpakai yang kita bayar, saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil, itu utamanya,” jelas Purbaya.
Purbaya memprediksi perang antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat (AS) paling cepat akan selesai pada September 2026. Bukan tanpa alasan, ramalan Purbaya berdasarkan waktu pemilu paruh waktu di AS.
“Jadi saya pikir kan perangnya sebentar lagi selesai, ya sudah nggak usah pusing-pusing. Ternyata setelah saya lihat, kayaknya masih lama kalau begini. Paling jelek itu September. Paling bagus September itu berakhir, karena di sana ada pemilihan kan di Amerika Serikat. Tapi bisa saja jalan berlanjut terus, jadi kita akan monitor terus,” ucap dia.
Untuk itu, dalam beberapa bulan ke depan pemerintah akan terus berhemat di tengah ruang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menyempit.
Purbaya sebelumnya menyebut usulan insentif kendaraan listrik masih dalam tahap pendahuluan. Untuk langkah pertama, Purbaya akan memberikan insentif bagi 100 ribu motor listrik dan 100 ribu mobil listrik pada periode Juni hingga Oktober 2026.
“Nanti kalau kurang 100.000 lagi, 100.000 lagi, 100.000 lagi, 100.000 lagi. Saya ingin percepat,” kata Purbaya.
Purbaya memastikan bahwa Kementerian Keuangan telah menghitung anggaran yang harus digelontorkan untuk mendanai insentif otomotif tersebut.
Menurut dia, insentif akan diberikan dengan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung oleh pemerintah. Untuk kendaraan listrik dengan basis baterai nikel akan memperoleh pajak yang lebih besar.
“Itu kan kalau mobil yang baterainya nikel, PPN-nya ditanggung 100%. Kalau yang non-nikel, dibawah itu. Karena kita akan mendukung hilirisasi nikel disini supaya nikel kita dipakai betul,” imbuhnya.
(mfd/ell)
