Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengungkap sejumlah rencana kerja pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang dibuka pada hari ini, Selasa (12/05/2026). Dia mengungkap anggota DPR akan menuntaskan pembahasan beberapa rancangan atau revisi undang-undang; serta melakukan fungsi pengawasan terhadap sejumlah isu.

Rencananya, kata dia, DPR akan membahas empat rancangan beleid baru yaitu rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK); RUU Hukum Perdata Internasional; RUU Statistik; dan RUU Desain Industri.

"Fungsi pengawasan DPR [juga] akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikannya," ujar Puan dalam rapat paripurna, Selasa (12/05/2026). 

Sejumlah isu strategis yang dimaksud adalah evaluasi dan audit terhadap sistem dan infrastruktur transportasi darat guna menjamin keselamatan masyarakat; evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik; optimalisasi E-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik; penyelesaian pertambangan ilegal dalam konflik agraria secara komprehensif.

Selanjutnya, pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi; terjaminnya keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat; percepatan penerapan praktik keberlanjutan pada Badan Usaha Milik Negara guna menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.