Huda mencatat bahwa dalam skema pembayaran di sistem transportasi daring terdapat dua harga. Pertama, harga konsumen, yaitu harga konsumen terdiri dari biaya perjalanan ditambah biaya aplikator dan biaya lainnya. Kedua, harga ke pengemudi yang hanya mewakili komponen biaya perjalanan.
“Apakah potongan ini hanya mengatur biaya perjalanan, hanya untuk pengemudi, atau biaya konsumen? Karena kenapa terlihat lebih dari 20%, karena ada biaya platform yang dibayarkan konsumen dan disetor lewat pengemudi,” ungkap dia.
Implikasi ke Aplikator
Jika aplikator kehilangan pendapatan efek dari penurunan potongan tersebut, Huda memprediksi diskon yang diberikan ke penumpang akan berkurang. Alhasil, minat pengguna bisa turun dan pendapatan agregat pengemudi terkoreksi.
“Kecuali penumpang sudah tidak bergantung pada promo lagi, saya rasa pendapatan pengemudi bisa naik,” ucap dia.
Dengan begitu, Huda menyarankan agar skema fixed cost perlu mengalami penyesuaian—yakni platform menarik potongan bukan dengan skema persentase, melainkan tarif tetap dengan skema voucher atau tiket.
Bagi Huda, besaran harga tiket tersebut perlu dibahas lebih lanjut antara pengemudi dengan aplikator. Namun, dirinya memandang skema tersebut bisa menguntungkan pengemudi karena besaran potongan tetap.
“Dengan cara ini bisa menguntungkan pengemudi karena besaran potongan tetap. Voucher juga semakin banyak yang dibeli maka semakin murah harganya bagi pengemudi. Namun ini hanya sebatas ide saja,” tegas Huda.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginginkan potongan tarif bagi pengemudi ojek daring atau online diturunkan menjadi 8% dari sebelumnya sekitar 20%, yang ia ungkapkan ketika berpidato memperingati Hari Buruh di Monas.
Menurut Prabowo, pemerintah baru saja melahirkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi ini menjadi dasar perubahan presentase 'bagi hasil' pendapatan yang diterima mitra ojol dengan pengelola platform dari 20:80 menjadi 8:92.
“Gimana ojol setuju 20%? 15%? Berapa? 10%? kalian minta 10? Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%,” ucap Prabowo. “Enak saja, lo [mitra ojol] yang keringet [berusaha], dia yang dapet duit.”
Petinggi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad lantas memastikan bahwa keinginan Prabowo akan diwujudkan melalui skema aksi korporasi pembelian saham oleh BPI Danantara di perusahaan ojol. “Karena pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham, gitu,” tutur Dasco.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut belum memberikan rincian terkait skema kepemilikan Danantara atas saham perusahaan ride-hailing yang dimaksud. Dasco dalam berbincangan dengan Bloomberg Technoz , Sabtu (2/5/2025), meminta hal tersebut bisa ditanyakan kepada Danantara. Hingga kini perwakilan Danantara belum merespons permintaan wawancara.
(wep)
