Dia berpandangan salah satu poin paling krusial dalam Perpres tersebut adalah penetapan batas maksimal potongan aplikasi sebesar 8%, pengemudi memperoleh porsi pendapatan hingga 92% yang diharapkan merupakan salah satu faktor eksponensial peningkatan kesejahteraan pengemudi ojol.
“Angka ini melampaui tuntutan awal asosiasi ojol Garda serta para pengemudi yang selama ini memperjuangkan skema potongan maksimal 10%. Keputusan tersebut mencerminkan keberanian politik sekaligus sensitivitas sosial pemerintah dalam merespons aspirasi akar rumput,” tutur dia.
Igun menyebut Garda Indonesia menyampaikan apresiasi tinggi dan penghargaan mendalam atas langkah progresif presiden. Kebijakan ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan ekonomi, tetapi juga mempertegas pengakuan negara terhadap profesi pengemudi ojol sebagai bagian integral dari ekosistem transportasi digital modern.
Perpres 27/2026, kata dia, menjadi puncak dari perjuangan panjang, konsolidasi gerakan, serta solidaritas jutaan pengemudi di seluruh Indonesia.
“Ini adalah kemenangan kolektif bukan hanya bagi komunitas ojol, tetapi juga bagi prinsip keadilan dalam ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.
“Garda Indonesia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengemudi yang telah konsisten mengawal perjuangan ini. Dari tuntutan 10% hingga realisasi 8%, ini membuktikan bahwa suara yang terorganisir, berbasis data, kajian dan diperjuangkan secara konsisten mampu menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan.”
Dalam beleid itu, Prabowo juga menjamin ojol agar dapat jaminan keselamatan kerja (JKK), jaminan kematian, hingga BPJS Kesehatan. Aturan tersebut juga mengatur pembagian tarif pendapatan untuk ojol menjadi 92%. Dengan demikian, potongan tarif yang diambil aplikator hanya sebesar 8%.
"Tadi saya bicara, harus diberikan JKK, akan diberikan BPJS kesehatan, juga tadi pembagian pendapatan dari 80% utk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi," kata Prabowo dalam sambutannya di Monas, Jumat (1/5/2026).
(ain)
