"Kalau untuk pemanfaatan dan pemasangan palang otomatis cukup. Tapi kalau untuk perlintasannya menjadi bidang sebidang pasti tidak cukup. Tapi di tempat kejadian itu kemarin ada bantuan presiden juga untuk membangun flyover," jelas Sudjatmiko.
"Jadi tanah yang sudah bebas dari Pemda Bekasi sudah dibebaskan, setidaknya tahun ini juga akan dilaksanakan [pembangunannya]," tuturnya.
Dibiayai APBN
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran pembangunan jembatan layang di perlintasan kereta api berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui usulan Pemerintah Daerah Bekasi untuk membangun jembatan layang (flyover). Kepala Negara menyetujui hal tersebut usai insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di kawasan Bekasi Timur.
"Ya, kalau anggaran kan selalu sumbernya sama [APBN]," kata Airlangga saat dimintai konfirmasi, Selasa (28/4/2026).
Sebelumnya, Prabowo telah mengidentifikasi bahwa perlintasan kereta api tidak dijaga dengan baik, termasuk di kawasan padat penduduk seperti Bekasi. Pemerintah menghitung terdapat 1.800 titik perlintasan sebidang di Jawa yang juga tidak dijaga dengan baik.
"Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini, ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah kita akan selesaikan semua itu," ujar Prabowo kepada awak media
Sebagai solusi, pemerintah akan memperbaiki perlintasan sebidang itu setidaknya melalui dua hal, yakni membangun pos jaga atau flyover.
Pemerintah menghitung kebutuhan anggaran untuk perbaikan tersebut mencapai hampir Rp4 triliun.
"Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 triliun ya demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting kita sangat perlu kereta api kita akan keluarkan itu sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan kita sekarang lakukan," ujarnya.
(ain)
