Uni Eropa mengenakan sanksi terhadap 36 perusahaan Rusia yang mencakup bisnis eksplorasi, ekstraksi, pengolahan, dan transportasi minyak.
Uni Eropa memperluas sanksi terhadap 46 kapal tambahan yang dituding melakukan shadow fleet, sehingga total kapal yang masuk dalam daftar tersebut mencapai 632.
Uni Eropa juga menghapus 11 kapal tanker dari daftar sanksi, sebab telah kembali mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Kapal-kapal tersebut dikenai larangan akses pelabuhan dan larangan menerima layanan. Seiring dengan penambahan daftar ini, UE terus melakukan koordinasi dengan negara bendera untuk memastikan bahwa daftar kapal mereka tidak memperbolehkan kapal-kapal tersebut berlayar di bawah bendera mereka,” tulis pengumuman tersebut.
Uni Eropa turut melakukan langkah pengamanan agar tidak terdapat tanker dari Uni Eropa yang dimanfaatkan oleh Rusia.
Dalam paket sanksi tersebut, Uni Eropa mengumumkan berencana berkoordinasi dengan negara-negara G7 untuk melarang pengangkutan minyak mentah dan produk minyak Rusia
“Dewan akan memutuskan kapan Larangan Layanan Maritim akan berlaku, dengan mempertimbangkan periode penutupan yang sesuai. Hal ini akan semakin mengurangi kapasitas total yang tersedia untuk mengangkut minyak Rusia, sehingga memukul sumber pendapatan utama Rusia untuk mesin perangnya,” sebagaimana tertulis dalam pengumuman tersebut.
Selain itu, Uni Eropa juga melarang negara-negara di kawasan untuk melayani pemeliharaan tanker gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) dan pemecah es milik Rusia.
Lebih lanjut, Uni Eropa mengumumkan larangan pelayanan terminal LNG. Sehingga operator Uni Eropa memungkinkan untuk segera mengakhiri kontrak dengan operator Rusia.
“Larangan ini melarang dukungan operator UE yang penting terhadap ekspor LNG Rusia dan semakin membatasi kemampuan Rusia untuk memelihara aset-asetnya yang beroperasi di laut,” ungkap Uni Eropa.
Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) merespons kabar bahwa Uni Eropa (UE) tengah merancang sanksi terhadap pelabuhan Indonesia yang diduga menangani bongkar muat tanker berisi minyak Rusia di daerah Karimun, Kepulauan Riau.
Dalam kaitan itu, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menegaskan tidak ada pelabuhan yang dikelola perseroan di Karimun yang menangani tanker minyak.
“Kami sudah konfirmasi ke Cabang Karimun, tidak ada tanker minyak yang sandar di dermaga maupun alih muat di perairan yang dilimpahkan atau dioperasikan oleh Pelindo,” ujarnya kepada Bloomberg Technoz, medio Februari 2026.
Pun demikian, Arif mengatakan Pelindo tetap melayani jasa penyandaran untuk kapal-kapal tanker yang sandar di terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) milik swasta.
“Pelindo tidak punya akses atas bill of landing dan cargo manifest yang dibawa tanker tersebut,” tegasnya.
Dimintai konfirmasi secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menyebut kementerian tengah memantau secara intensif perkembangan dugaan adanya handling tanker minyak Rusia di wilayah Karimun.
Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada notifikasi langsung terkait dengan dugaan tersebut yang diterima oleh Kementerian ESDM.
“Perlu kami tekankan bahwa pemerintah memastikan bahwa setiap impor minyak mentah yang dilakukan oleh badan usaha Indonesia tentu harus sesuai dengan aturan dan kebutuhan nasional,” tambahnya.
Sekadar catatan, saat ini Indonesia telah mengamankan komitmen 150 juta barel minyak mentah dari Rusia. Rencananya, komoditas energi tersebut bakal didatangkan ke Tanah Air hingga akhir 2026.
Sekadar informasi, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo pertama kali mengungkapkan Indonesia mendapatkan komitmen pasokan minyak mentah dari Rusia dengan volume total sebesar 150 juta barel.
Komitmen tersebut diamankan Indonesia usai Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia dan bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Dia [Prabowo] ke Moskwa ketemu Presiden Putin selama 3 jam dan dapat komitmen dari Presiden Putin 100 juta barel minyak itu akan segera dikirim ke Indonesia, 100 juta dengan harga khusus,” kata Hasim dalam agenda Economic Briefing 2026 yang diselenggarakan Garuda TV di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
“Dan apabila Indonesia perlu lagi tambahan, sudah ditambah 50 juta maka Indonesia sekarang sudah ada komitmen dari Pemerintah Rusia 150 juta barel kita bisa simpen di Indonesia untuk menghadapi masalah-masalah gejolak ekonomi,” tutur Hashim.
(azr/ros)
