Di samping itu, dia menyoroti ketidaksinkronan kebijakan energi, di tengah tingginya ketergantungan impor gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) negara yang sudah mencapai lebih dari 80%, sementara pembangunan jargas dan infrastruktur gas domestik belum optimal.
"Kita enggak bangun kilang LPG, tetapi juga enggak bangun jargas, atau lambat pembangunannya. Jadi kan enggak sinkron di mana kebijakannya. Itu yang sangat disayangkan," ujar Moshe.
"Jargas ini suatu solusi, sebenarnya solusi yang benar-benar andal. Namun, iya mau enggak mau, memang harus dibiayai oleh pemerintah," tegasnya.
Jauh dari Target
Dihubungi secara terpisah, pakar industri migas sekaligus Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC) Hadi Ismoyo juga sependapat bahwa jargas bisa menjadi solusi ketahanan energi saat pasar LPG dunia bergejolak.
Hadi menyebut realisasi jargas rumah tangga baru sekitar 2 juta sambungan atau 20% dari target 10 juta.
Untuk itu, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan jargas berbasis APBN, tetapi juga mendorong pengembangan jargas komersial dengan menugaskan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN dan PT Pertamina Gas (Pertagas) secara masif.
"Jargas komersial yang harus kita dorong dengan memerintahkan PGN dan Pertagas membangun jaringan gas yang masif," ungkap Hadi.
Adapun, dia menilai Indonesia memiliki pasokan gas melimpah dari berbagai wilayah, tetapi terkendala minimnya infrastruktur.
"Sumber daya gas [alam] kita melimpah di Tangguh, Bontang, Masela, dan Andaman. Hanya perlu membangun infrastruktur gas terintegrasi inculing Terminal FSRU [daya tampung gas]," tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan stok gas minyak cair atau LPG nasional per Selasa (14/4/2026) berada di sekitar 11 hari.
Sementara, batas minimum stok LPG nasional yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM dilaporkan sebesar 11,4 hari.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyatakan stok komoditas migas berbeda-beda, tetapi seluruhnya diklaim dalam kondisi aman.
"Stok per jenis komoditas berbeda-beda, tapi semua dalam kondisi aman. Khusus untuk LPG data kemarin stok 11 hari," kata Laode kepada Bloomberg Technoz, Rabu (15/4/2026) malam.
Meskipun begitu, Laode mengimbau masyarakat agar menggunakan komoditas energi secara wajar dan bijak, serta tidak melakukan panic buying.
Adapun, Ditjen Migas mencatat impor LPG Indonesia pada Januari—Februari 2026 mencapai 1,31 juta metrik ton atau setara 83,97% dari total kebutuhan sebanyak 1,56 juta metrik ton.
Ditjen Migas melaporkan bahwa produksi LPG domestik pada Januari—Februari 2026, atau periode sebelum perang Iran meletus pada 28 Februari, hanya sekitar 130.000 metrik ton.
Pada periode Januari hingga Februari 2026, kebutuhan LPG tercatat mencapai 26.000 metrik ton per hari.
Berdasarkan asal negaranya, impor LPG yang dilakukan Indonesia sampai 1 April 2026 mayoritas didatangkan dari AS, dengan porsi sebesar 68,91% dari total impor.
Posisi kedua, ditempati oleh Uni Emirat Arab (UEA) dengan porsi impor sebesar 11,83% dari total impor. Berikutnya, merupakan Arab Saudi dengan total impor sebesar 7,36% dari total impor.
Keempat, Qatar dengan porsi impor 5,21% dari total impor. Lalu, Australia dengan porsi impor 3,81% dari total impor. Selanjutnya, 2,61% impor LPG didatangkan dari Kuwait.
(wdh)
