Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah fund manager menaruh perhatian khusus pada posisi defisit fiskal Indonesia selepas lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mewanti-wanti risiko beban subsidi energi di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Mengutip laporan terbaru S&P yang terbit Selasa (14/4/2026), lembaga pemeringkat global itu menilai peringkat utang Indonesia paling rentan di Asia Tenggara apabila konflik Timur Tengah berlangsung lebih lama. 

Alasannya, lonjakan harga energi berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan imbas kenaikan impor minyak mentah, sekaligus menekan ruang fiskal akibat membengkaknya subsidi. 

Investment Director BNI Asset Management Yekti Dewanti menilai peringatan S&P menjadi sinyal penting yang mesti disikapi secara hati-hati oleh seluruh pelaku pasar.

"Dengan asumsi harga ICP sebesar US$86 per barel, diestimasi terdapat penambahan kebutuhan subsidi sebesar Rp200 triliun. Hal ini dapat mendorong melebarnya defisit fiskal selama 2026 menjadi minus 2,96% terhadap PDB," kata Yekti kepada Bloomberg Technoz dikutip Jumat (17/4/2026).