Dilema RI Beli Minyak Rusia: Murah, tetapi Rawan Sanksi AS Lagi - Energi

Dia meyakini AS bisa saja tiba-tiba mempermasalahkan volume impor minyak mentah dan gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) dari Rusia, sebab Washington bakal khawatir kehilangan pasar komoditas tersebut.

Dengan begitu, Hadi kembali menekankan Indonesia harus meyakinkan AS bahwa tanpa adanya pasokan tambahan dari Rusia maka pasokan energi domestik bisa dalam kondisi berbahaya.

Darurat Energi

Lebih jauh, Hadi bahkan menyarankan agar pemerintah mulai mempertimbangkan mengumumkan kondisi darurat energi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Hadi menilai langkah tersebut dapat membuat manuver pemerintah menjadi lebih fleksibel untuk menghadapi gejolak pasar energi global, seperti akibat penutupan jalur perdagangan migas di Selat Hormuz.

”Saran saya kepada Presiden untuk segera menngumumkan darurat energi sesuai dengan Perpres No. 41/2016, sehingga manuver pemerintah beserta turunanya lebih agile dalam mensiasati atau mitigas dinamika krisis energi dunia akibat double blokade Hormuz oleh Iran dan blokade Laut UEA/Oman oleh pasukan AS,” ujar Hadi.

Adapun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia bakal tetap menjalankan perjanjian impor komoditas migas senilai US$15,5 miliar (sekitar Rp253 triliun) dari AS, meskipun dalam waktu dekat akan mendatangkan minyak mentah hingga LPG dari Rusia.

Bahlil menegaskan Indonesia bakal tetap menghormati perjanjian impor migas dari sejumlah negara, termasuk dari AS. Terlebih, kata Bahlil, kebutuhan minyak mentah Indonesia per tahun mencapai 300 juta barel.

“Pasti pertanyaan kemudian adalah apakah dengan kita membeli crude dari Rusia kemudian bagaimana perjanjian kita dengan negara lain termasuk dengan Amerika? Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta barel jadi semuanya kita ambil mana yang menguntungkan untuk negara kita harus kita lakukan,” kata Bahlil kepada awak media, di Istana Merdeka, dikutip Jumat (17/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Bahlil menyatakan Indonesia selaku negara bebas aktif dapat membeli komoditas migas dari berbagai sumber, termasuk dari Rusia.

Meskipun begitu Bahlil menegaskan, Indonesia bakal tetap menghargai perjanjian pembelian komoditas migas yang telah diteken dengan AS.

Hal tersebut diungkapkan Bahlil ketika AS mengumumkan tak bakal melanjutkan kebijakan dispensasi sanksi terhadap minyak Rusia dan Iran.

“Jadi kita boleh belanja di mana saja selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerja sama, termasuk Rusia kemudian Afrika, Nigeria dan lebih khusus yang kita hargai juga adalah termasuk dengan perjanjian kita dengan Amerika,” kata Bahlil.

Adapun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan kembali bahwa Washington tidak akan memperpanjang izin umum yang memungkinkan penjualan sementara minyak mentah Rusia dan Iran tertentu.

“Kami tidak akan memperpanjang izin umum untuk minyak Rusia, dan kami tidak akan memperpanjang izin umum untuk minyak Iran,” kata Bessent pada Rabu dalam konferensi pers di Gedung Putih.

Pemerintahan Trump sebelumnya mengeluarkan pengecualian sementara yang mengizinkan pembelian minyak mentah Rusia dan Iran yang sudah dimuat ke kapal, meski keduanya terkena sanksi.

Beberapa negara Asia, termasuk India dan Filipina, telah berusaha meyakinkan AS agar memperpanjang pengecualian Rusia sebelum masa berlakunya berakhir.

Sekadar catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor minyak mentah Indonesia yang masuk dalam HS 27090010 (crude petroleum oils) pada Januari hingga Februari 2026 mencapai 2,9 juta ton atau setara dengan kurang lebih 3,43 juta kiloliter (kl).

Daftar negara sumber impor minyak mentah Indonesia pada Januari–Februari 2026: