Selain itu, menurut dia, kerjasama dengan AS bisa menjadi bentuk risiko provokasi terhadap China di kawasan. Indonesia yang selama ini menggemborkan politik luar negeri bebas aktif bisa dianggap berpihak pada Amerika Serikat.
Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harus secara konsisten dan terukur dalam menjaga keseimbangan strategis (hedging strategy) antara polarisasi, risiko jebakan (entrapment), kepentingan nasional dan ancaman keamanan. Termasuk membuat kerjasama yang sama dengan Rusia dan China.
Dari sisi keuntungan, kata Anton Aliabbas, kerja sama pertahanan secara resiprokal bisa saja termasuk akselerasi akuisisi alutsista strategis, akses teknologi transfer, dan peningkatan bantuan militer AS ke Indonesia.
"Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk mengakuisisi persenjataan strategis AS terdapat birokrasi yang berbelit," kata dia.
Keuntungan kedua, kerja sama ini bisa meningkatkan kapasitas pengumpulan data pertahanan-keamanan. Indonesia-AS bisa memiliki kerjasama data sharing terhadap data intelijen udara dan maritim di kawasan.
Menurut dia, pemerintah saat ini harus harus berani dan konsisten dalam menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pemerintah juga harus melaksanakan prinsip resiprokal berbasis kepentingan nasional.
Konsesi dari pembaruan penggunaan akses ruang udara haruslah setimpal dan didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan nasional yang saat ini sedang ingin dicapai seperti peningkatan alutsista, akses data dan pasar ekonomi hingga tidak diberlakukannya sanksi/pembatasan terhadap perluasan kerjasama Indonesia dengan mitra strategis lainnya.
Ketiga, pentingnya untuk meninjau kembali dan memperbarui kebijakan, regulasi dan doktrin pertahanan atau militer yang terkait dengan melibatkan DPR serta pemangku kepentingan lainnya.
"Detil turunan dari pembaruan kerjasama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat semestinya dibahas secara hati-hati dan komprehensif. Untuk itu, ruang pembahasan dan dialog hendaknya dibuka guna memitigasi kegaduhan yang tidak perlu," kata Aliabbas.
(dov/frg)
