Kilang Tuban
Afiliasi PJSC Rosneft Oil Company di Singapura, Rosneft Singapore Pte Ltd, bersama PT Pertamina (Persero) tengah berencana membangun Grass Root Refinery (GRR) atau Kilang Tuban di Jawa Timur.
Pertamina lewat subholding downstream, PT Pertamina Patra Niaga, memegang 55% saham PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP), sedangkan 45% saham lainnya dikuasai Rosneft Singapura.
GRR Tuban, yang menelan investasi Rp238,5 triliun, telah lama terkatung-katung akibat Rosneft tidak kunjung memberikan FID dengan Pertamina untuk melanjutkan proyek kilang raksasa berkapasitas olah minyak mentah 300.000 barel per hari itu.
Dalam kunjungan Prabowo ke Rusia tahun lalu, Putin memberikan sinyal Rosneft masih berkomitmen untuk melanjutkan investasi di megaproyek Kilang Tuban.
Setelah tersendat beberapa tahun, FID Rosneft di proyek GRR tersebut semestinya ditargetkan rampung pada kuartal IV-2025. Namun, hingga kini FID Rosneft di Kilang Tuban masih belum diputuskan.
PLTN
BUMN nuklir Rusia, Rosatom Corp, sempat mengajukan dua proposal pembangunan PLTN di Indonesia dalam pertemuan antarperwakilan bisnis RI-Rusia medio April 2025.
Proposal itu disampaikan Kepala Perwakilan Rosatom di Indonesia Anna Belokoneva dalam Pertemuan Sidang Komisi Bersama ke-13 antara Indonesia dan Rusia di Jakarta pada 14 April 2025.
Dalam proposal pertama yang diajukan Rosatom, perusahaan pembangkit nuklir asal Rusia itu mengajukan pembangunan reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR) di daerah pedalaman dan PLTN dengan skala besar.
Untuk PLTN modular kecil, Rosatom akan membangunnya di Kalimantan Barat dengan kapasitas 3x110 MW.
Unit I akan dibangun pada 2032, unit II pada 2033, dan unit III dibangun pada 2035. Biaya rata-rata listrik atau levelized cost of energy (LCOE) dari pembangkit ini sekitar US$85 per megawatt/hour (MWh) sampai US$95 per MWh.
Untuk PLTN skala besar, Rosatom akan membangun dua PLTN di Bangka Belitung dengan kapasitas 2x1.200 MW.
Sementara itu, di Kalimantan Selatan dengan kapasitas yang sama yakni 2x1.200 MW. Dengan demikian, LCOE untuk dua pembangkit skala besar ini di rentang US$65 per MWh sampai dengan US$75 per MWh.
Adapun, Rosatom berencana untuk membangun dua PLTN skala besar tersebut secara bertahap pada 2037 hingga 2040 untuk ke empat pembangkit nuklir tersebut, dibagi ke dalam empat tahapan.
Opsi kedua, Rosatom mengusulkan untuk membangun PLTN terapung di Kalimantan Barat dengan kapasitas 2x110 MW.
PLTN tersebut akan dibangun pada 2030 dan 2031. Adapun, tarif listrik diperkirakan di rentang US$150 per MWh sampai dengan US$190 per MWh.
Selain itu, Rosatom juga mengusulkan untuk membangun dua PLTN skala besar di Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan dengan kapasitas masing-masing 2x1.200 MW.
PLTN tersebut akan dibangun secara bertahap mulai pada 2037 untuk unit I, 2038 untuk unit II, 2039 untuk unit III, dan 2040 untuk unit IV.
Rosatom mengajukan perkiraan tarif listrik untuk pembangkit yang disebut terakhir sekitar US$65 per MWh sampai dengan US$75 per MWh.
Kedua proposal pengembangan nuklir yang disampaikan Rosatom itu memiliki kapasitas terpasang mencapai 5 gigawatt (GW) sampai dengan 2040.
Buka Peluang Impor Minyak Rusia
Usai kunjungan kenegaraan ke Rusia pada pada 18—20 Juni 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat mensinyalir Indonesia makin serius untuk mengeksekusi rencana impor minyak mentah dan gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) dari Rusia.
“Kami juga berbicara tentang kita bisa melakukan impor crude [minyak mentah] dari Rusia dan juga lagi menjajaki untuk gas,” kata Bahlil dalam wawancara dengan Liputan6 TV, Senin (23/6/2025), malam.
Dia menggarisbawahi harga yang ditawarkan Rusia harus lebih murah atau kompetitif dibandingkan dengan negara lain.
Di sisi lain, Indonesia memang harus mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada, tetapi tetap membutuhkan kerja sama dengan negara lain.
“Kalau kerja sendiri saya yakin optimalisasinya tidak akan semaksimal kalau kita melakukan kolaborasi dengan teman-teman investor dari luar,” tuturnya.
Bahlil juga menuturkan dia bersama Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri telah berkomunikasi dengan sejumlah BUMN migas Rusia.
Selain membahas impor minyak mentah dan LPG, Bahlil mengatakan RI akan kerja sama dengan RI-Rusia terkait dengan pengembangan sumur minyak tua karena Rusia memiliki teknologi yang lebih maju.
(azr/ros)
