Meski militer Israel mengakui sebagian besar infrastruktur yang dihantam berada di jantung pemukiman sipil, mereka mengklaim telah mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir dampak terhadap warga yang tidak terlibat.
Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menyebut Israel telah menyerang warga sipil yang tidak berdaya dan mengabaikan hukum internasional. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyebut serangan ini sebagai "kejahatan perang yang nyata."
Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jeanine Hennis, menegaskan melalui platform X bahwa serangan Israel "tidak boleh berlanjut" dan mendesak semua pihak untuk kembali ke resolusi 1701.
Serangan udara ini menjadi ironi karena terjadi tak lama setelah AS dan Iran menyepakati gencatan senjata selama dua minggu. Meskipun mediator Pakistan menyatakan Lebanon termasuk dalam kesepakatan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan sebaliknya.
"Kami terus menyerang Hizbullah," tegas Netanyahu. Ia menambahkan bahwa Israel tetap "siaga penuh" dan siap kembali berperang dengan Iran kapan saja.
Menanggapi agresi tersebut, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyatakan bahwa gencatan senjata dan negosiasi dengan AS kini menjadi "tidak masuk akal." Ia menuding Israel dan AS telah melanggar poin-poin kesepakatan, termasuk serangan di Lebanon dan masuknya drone ke wilayah udara Iran.
"Ketidakpercayaan mendalam yang kami miliki terhadap Amerika Serikat berakar pada pelanggaran berulang mereka terhadap komitmen—pola yang sayangnya terulang kembali," ujar Ghalibaf.
Sejak 2 Maret, serangan udara Israel telah menewaskan lebih dari 1.530 orang di Lebanon, termasuk lebih dari 100 wanita dan 130 anak-anak, serta memaksa lebih dari 1,2 juta orang mengungsi dari rumah mereka.
(del)
