Ia menambahkan, ketika permintaan kredit mulai meningkat, bank akan dengan cepat mengalihkan dana dari SBN ke pembiayaan sektor produktif. Selain itu, pembelian SBN oleh perbankan juga memberikan dampak positif bagi negara karena turut membantu pembiayaan fiskal pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, Dian turut merespons positif kebijakan pemerintah terkait tambahan penempatan dana sebesar Rp100 triliun ke Himbara. Sebab menurutnya, kebijakan ini dapat memperkuat likuiditas sekaligus menekan biaya dana di industri perbankan.
"Kalau saya sih welcome aja ya tentu saja kebijakan fiskal yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada kita itu membantu likuiditas tentu saja. Dan yang kedua yang saya bilang itu, dia akan menekan biaya bunga dalam hal ini. Karena kan sekarang itu bisa dikatakan yang namanya special rate itu sudah lumayan signifikan menurun," tegasnya.
Dengan demikian, ia meyakini kondisi ini akan membuat transmisi kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-rate) ke sektor perbankan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana pemerintah ke perbankan senilai Rp100 triliun. Hal itu dilakukan demi meredam kenaikan imbal hasil (yield) surat utang imbas eskalasi Timur Tengah yang memanas.
“Seminggu sebelum Lebaran, saya tambah lagi Rp100 triliun masukin ke sistem perekonomian. Kita maintain likuiditas di sistem keuangan kita dengan serius,” kata Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).
“Kalau bond yield naik 0,1% saya udah perhatiin, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank kurang atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi masukin ke sistem,” tambahnya.
Purbaya sendiri telah menempatkan dana pemerintah senilai total Rp200 triliun ke Himbara sejak September 2025. Bendahara Negara juga telah memperpanjang penempatan Rp200 triliun dari awalnya hanya sampai Maret menjadi September 2026.
Dengan penambahan dana sebanyak Rp100 triliun, total dana pemerintah di Bank Himbara saat ini menjadi Rp300 triliun.
Toh, kata dia, berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, posisi kas negara yang ada di Bank Indonesia (BI) masih cukup tebal yakni sekitar Rp400 triliun.
Berbeda dengan penempatan dana Rp200 triliun dengan skema enam bulan, suntikan dana Rp100 triliun ini memiliki tenor yang sangat fleksibel dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Menurut Purbaya, strategi itu menyerupai fungsi active treasury management.
Di sisi lain, Purbaya memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini.
Dia juga tidak menampik tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil atau seperti dana Rp200 triliun, melainkan untuk menyerap instrumen surat utang.
Dia menyadari sifat perbankan yang cenderung mencari instrumen berisiko rendah (risk-free) dengan return paling mudah di tengah ketidakpastian.
Harapannya, dana tersebut dapat digunakan bank untuk membeli obligasi negara, yang secara teoritis akan mendorong harga obligasi naik dan menekan yield kembali turun.
"Kalau mau menekan [yield] ke bawah kan harus ada pembeli. Taruh saja uang di bank. Pasti bank mencari yang paling gampang; [beli obligasi] BI atau beli bond [negara/SBN]. Kalau beli bond akan menekan yield ke bawah lagi," jelas Purbaya.
(ell)
