Prabowo juga menegaskan, syarat utama lain dari pengiriman pasukan perdamaian ini adalah persetujuan dari Hamas.
“Dan, saya juga mengatakan, de facto, Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force,” tegas Prabowo.
Penegasan tersebut sebagai sebuah pilihan yang memang diberikan untuk setiap anggota BoP. Prabowo menjelaskan, BoP memberikan kesempatan kepada setiap negara sesuai dengan batasan nasional (national caveats). Artinya, keberatan-keberatan nasional boleh dihormati.
Mengenai national caveats ini, Prabowo mencontohkan, setiap negara berhak ikut maupun tidak ikut terhadap agenda BoP. Dalam kaitan ini, Indonesia memilih untuk berkontribusi pada pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.
Dan dalam pilihan ini, Prabowo menegaskan Indonesia tak akan berkonfrontasi dengan Hamas. “National caveats. Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” ujarnya.
Indonesia juga menegaskan tidak mau terlibat dalam pengambilan atau pelucutan senjata Hamas.
“Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” tegas Presiden.
Namun, karena terjadi perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran, maka rencana pengiriman pasukan perdamaian itu ditangguhkan (on hold). Penangguhan tersebut juga dilakukan setelah melakukan sejumlah konsultasi dengan banyak pihak.
“Itu komitmen kita. Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan,” katanya.
Indonesia berencana mengirim hingga 8.000 personel TNI ke Gaza, Palestina, untuk misi perdamaian dan stabilisasi kemanusiaan. Pasukan ini dipersiapkan untuk bergabung dengan International Stabilization Force (ISF). Meskipun persiapan sudah dilakukan oleh TNI AD, pengiriman masih menunggu mandat resmi PBB dan situasi yang kondusif.
(red)
