Skenario kedua adalah kemungkinan Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji meskipun Pemerintah Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan haji secara normal. Jika kondisi tersebut terjadi, DPR meminta pemerintah melakukan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar biaya layanan yang telah dibayarkan jemaah tidak hangus.
Sedangkan, skenario ketiga adalah apabila Pemerintah Arab Saudi menutup penyelenggaraan ibadah haji. Dalam situasi tersebut, Indonesia juga tidak akan memberangkatkan jemaah. DPR meminta pemerintah memastikan seluruh dana yang telah dibayarkan dapat dikembalikan secara utuh kepada jemaah.
“Kami juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara intensif kepada calon jemaah haji mengenai berbagai kemungkinan skenario yang dapat terjadi, sehingga jemaah mendapatkan kepastian informasi dan tidak menimbulkan keresahan,” tambah Politikus PKS tersebut.
(dov/frg)
