Selain beban pada rumah tangga, perkembangan geopolitik luar negeri juga mengancam ekonomi Jepang melalui jalur lain. Jepang saat ini tengah berupaya menjaga kesepakatan dagang dengan AS tetap utuh pasca-putusan pengadilan AS terhadap kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Tekanan terhadap perusahaan Jepang untuk berinvestasi di AS sebagai bagian dari kesepakatan tersebut dikhawatirkan dapat menghambat belanja domestik. Di sisi lain, China terus meningkatkan langkah-langkah balasan sebagai respons atas pernyataan PM Takaichi terkait Taiwan.
Mengingat ketidakpastian prospek ekonomi, Bank Sentral Jepang atau Bank of Japan (BOJ) diperkirakan secara luas akan mempertahankan kebijakan suku bunganya pada pertemuan 19 Maret mendatang. Namun, pelaku pasar melihat adanya peluang lebih dari 50% untuk kenaikan suku bunga pada pertemuan bulan April.
Data pengeluaran konsumen juga direvisi naik, sebuah sinyal langka akan ketangguhan permintaan domestik di saat rumah tangga terus berjuang menghadapi inflasi yang bertahan di atas target 2% selama empat tahun berturut-turut hingga akhir 2025. Sementara itu, ekspor neto tercatat stagnan.
Laporan terpisah dari Kementerian Urusan Internal dan Komunikasi pada Selasa (10/3) menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga yang disesuaikan dengan inflasi turun 1% pada Januari dibanding tahun lalu. Hasil ini meleset dari estimasi konsensus yang mengharapkan kenaikan 2,4%, dengan penurunan terdalam terjadi pada sektor perumahan dan pendidikan.
Bahkan sebelum konflik Timur Tengah pecah, PM Takaichi telah merencanakan pemberian insentif bagi perusahaan melalui langkah-langkah belanja proaktif agar korporasi Jepang meningkatkan investasi domestik mereka. Ia juga berencana meringankan beban inflasi pada rumah tangga melalui berbagai kebijakan. Pada Senin lalu, Takaichi menyatakan tengah mempertimbangkan langkah-langkah baru terkait harga bensin.
“Untuk mendukung konsumsi, pemerintahan Takaichi harus secara aktif menerapkan langkah-langkah untuk menekan harga bensin,” pungkas Saito.
(bbn)
