Bendahara Negara menuturkan indikator yang dapat memengaruhi perekonomian RI yakni ekspor maupun harga minyak. Namun demikian, harga minyak dunia saat ini masih dapat disesuaikan dengan anggaran pemerintah.
Dia menyadari bahwa jika eskalasi terus memanas dan harga impor minyak meningkat, maka akan menekan defisit. Akan tetapi, dia akan terus mengoptimalkan pengumpulan pajak hingga penerimaan cukai tidak akan bocor.
“Jadi bisa kurangi tekanan ke defisit. Kalau sudah bagus nanti kita lihat dampaknya seperti apa baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan,” tuturnya.
Senada, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan desain fiskal Indonesia sejak awal disusun dengan prinsip kehati-hatian dan fleksibilitas sehingga memiliki bantalan saat terjadi guncangan global termasuk potensi kenaikan harga minyak.
“Fleksibel artinya termasuk kalau terjadi shock-shock. Sebelum terjadi shock-shock, maka ada cadangan fiskal yang dapat dilakukan untuk menahan.” kata Juda awal pekan ini.
Selain ruang fiskal, pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber pembiayaan guna menjaga ketahanan terhadap gejolak pasar keuangan global. Ketergantungan pada pembiayaan berbasis dolar AS mulai dikurangi melalui penerbitan global bond dalam mata uang lain.
Meski demikian, Juda mengakui skenario ekstrem seperti lonjakan harga minyak hingga di atas US$100–US$150 per barel akan memberikan tekanan besar, bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga seluruh negara.
Namun dalam proyeksi yang lebih moderat, yakni harga minyak di kisaran US$70–US$75 per barel, posisi tersebut masih berada dalam rentang asumsi dasar APBN sehingga risikonya dinilai tetap terkendali.
Sementara, apabila dikaitkan dengan risiko pelemahan rupiah dan peningkatan harga minyak, Juda menyatakan pemerintah secara berkala melakukan stress test terhadap APBN. Analisis sensitivitas terhadap sejumlah indikator makro juga telah dimuat dalam nota keuangan.
Ia menjelaskan, setiap kenaikan US$1 pada Indonesian Crude Price (ICP) berpotensi memperlebar defisit sekitar Rp6,8 triliun. Adapun depresiasi rupiah sebesar Rp100 terhadap dolar AS dapat menambah defisit sekitar Rp800 miliar, sementara kenaikan imbal hasil sebesar 0,1 persen berimplikasi pada tambahan beban bunga sekitar Rp1,9 triliun.
"Pada skenario yang sangat plausible (masuk akal), itu menunjukkan bahwa defisit masih terjaga di bawah 3%.” sebutnya.
Potensi Guncangan pada APBN
Meski begitu, pemerintah tak bisa mengabaikan begitu saja potensi guncangan terhadap APBN. Ekonom sekaligus mantan Menteri Perdagangan, Marie Elka Pangestu, menyebut setiap kenaikan harga minyak akan langsung memengaruhi keseimbangan fiskal Indonesia.
“Jadi kalau mau tahu hitungannya kan US$1 harga minyak naik itu pengeluaran kita untuk subsidi minus yang kita terima untuk minyak itu Rp6,8 triliun jadi dengan misalnya US$10 dolar harga yang naik dari US$70 asumsi sekarang itu sudah Rp68 triliun pengeluaran yang tambah di APBN.” kata Marie awal pekan lalu.
Dari sisi global, kenaikan harga energi akan mendorong inflasi di negara maju dan berpotensi menahan pelonggaran likuiditas.
“Dan karena harga minyak itu naik, inflasi juga bisa akan naik di negara-negara maju dan apa itu artinya? Artinya mereka akan memperlambat apa yang disebut sebagai quantitative easing,” katanya
Kondisi tersebut pada akhirnya meningkatkan premi risiko dan memicu aliran modal keluar dari negara berkembang.
Selain itu Maybank Indonesia Economic Research & Industry Analyst merilis analisis terbaru terkait potensi dampak blokade Selat Hormuz terhadap perekonomian Indonesia.
Menurut Maybank, jika penutupan hanya berlangsung satu bulan, dampaknya dinilai terbatas. Harga minyak rata-rata 2026 diproyeksikan sekitar US$68 per barel, lebih rendah dari asumsi APBN US$70 per barel. Beban subsidi energi lebih ringan dan defisit berpotensi tetap di bawah target 2,68% PDB.
Rupiah diperkirakan stabil di kisaran Rp16.400-Rp16.870 per dolar AS, inflasi sekitar 2,51%, dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31%, sementara Bank Indonesia masih memiliki ruang menurunkan suku bunga acuan hingga 4,25%.
Namun dalam skenario terburuknya, Maybank menyebut jika penutupan terjadi dalam 9 bulan maka harga ICP dapat melonjak 30% menjadi US$91 per barel. Meski harga BBM subsidi dinaikkan hingga 30% untuk menjaga defisit sekitar 2,90% PDB, tekanan makroekonomi tetap besar.
Rupiah bisa melemah hingga Rp18.300/US$, inflasi menembus 6%, dan suku bunga acuan berpotensi naik 150 basis poin menjadi 6,25%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan turun ke 4,5%.
Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?
Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menyebut bahwa pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal di bawah batas defisit 3% PDB dan memastikan subsidi lebih tepat sasaran, serta sinergi fiskal-moneter melalui KSSK.
Selain itu, otoritas moneter dan keuangan diharapkan menjaga stabilitas nilai tukar serta sistem keuangan mencakup stabilisasi nilai tukar melalui intervensi pasar valas, kebijakan makroprudensial selektif, serta pengawasan risiko kredit.
Sementara itu, perbankan diminta memperkuat manajemen likuiditas dan mitigasi risiko kredit lewat diversifikasi pendapatan berbasis fee, pemanfaatan skema pembiayaan berkelanjutan seperti FLPP dan EBA-SP, serta restrukturisasi terukur bagi sektor terdampak.
"Dengan koordinasi yang solid dan respons kebijakan yang cepat, Indonesia dapat meminimalkan dampak dan menjaga kepercayaan pasar," pungkasnya.
Sebagai informasi, harga Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April naik 1,1% ke US$75,41 per barel pada pukul 07:51 Rabu Pagi (4/3/2026) di Singapura. Sementara Brent untuk penyelesaian Mei ditutup naik 4,7% di level US$81,40 per barel pada hari Selasa (3/3/2026)
(ell/lav)
