"Sebenarnya anggota Gaikindo dan juga industri-industri pendukungnya mempunyai kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut," ujar Pulu dalam keterangannya. Dia menggarisbawahi kesanggupan tersebut bergantung kepada pemberian waktu dan kesempatan untuk memproduksi jenis kendaraan yang sesuai dengan keinginan Agrinas.
Apalagi, kata dia, seluruh anggota Gaikindo juga telah berkontribusi terhadap perkembangan indusrti otomotif dalam negeri sejak 1969 silam. Secara keseluruhan, anggota Gaikindo juga mempunyai kapasitas produksi untuk jenis kendaraan pikap mencapai lebih dari 400.000 unit per-tahun yang mampu memenuhi kebutuhan.
Berangkat dari hal itu, Gaikindo lantas berpendapat sudah seharusnya industri otomotif Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memenuhi seluruh permintaan dalam negeri.
"Kami memiliki pengetahuan untuk membuat jenis kendaraan yang sesuai. Selain itu, kami juga memiliki kemampuan dan juga kapasitas untuk mengakomodir seluruh kebutuhan kendaraan komersial didalam negeri,” kata dia.
Deindustrialisasi Terselubung
Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini menilai impor utuh (completely build up/CBU) tersebut mencerminkan masalah kepemimpinan ekonomi dan industrialisasi yang tak sinkron.
Didik mengkhawatirkan langkah tersebut akan menjadi kebijakan instan jangka pendek terlihat praktis, tetapi dalam jangka panjang melemahkan struktur industri nasional.
"Kebijakan impor akan melemahkan arah kebijakan industri nasional. Di tengah implementasi kebijakan industrialisasi, kebijakan jalan pintas ini berpotensi menjadi langkah deindustrialisasi yang terselubung," ujar Didik
Apalagi, kata dia, Indonesia juga belakangan telah mencatat ekspor otomotif ke mancanegara dalam jumlah besar atau lebih setengah juta unit (518 ribu unit).
Ini menandakan Indonesia sebagai Negara yang tengah berupaya memperkuat posisi sebagai basis produksi otomotif regional, namun, kini justru berisiko berubah menjadi pasar bagi produsen luar negeri.
"Masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing industri yang telah dibangun dengan investasi besar," kata dia.
"Pemerintah mutlak harus membatalkannya. Harus ada arah kbijakan yang konsisten dan strategis dengan menjadikan prioritas produksi domestik melalui pengadaan pemerintah."
Lokal Mahal-Pabrik Tak Sanggup
Merespons berbagai penolakan tersebut, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota angkat bicara sekaligus mengungkapkan alasan keputusan impor pikap itu.
Joao mengatakan bahwa harga yang ditawarkan produsen lokal dinilai masih kurang kompetitif apabila dibandingkan yang ditawarkan oleh produsen asal India yang telah berkontrak dengan perusahaan.
Selain itu, kata dia, produsen lokal juga masih belum menyanggupi tenggat waktu produksi dan spesifikasi jenis kendaraan yang dibutuhkan perusahaan untuk operasional.
"Harga yang mereka tawarkan tidak kami sepakati, dan juga kemampuan produksi mereka," ujar Joao dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Hal tersebut berbanding terbalik dengan India yang justru menyanggupi untuk memenuhi tenggat waktu pengiriman. Bahkan, mereka rela memindahkan fasilitas produksi model lain untuk mengutamakan model yang dipesan Agrinas.
"Kalau kami [dinilai] tidak memberikan kesempatan atau ruang untuk produsen lokal, saya rasa itu tidak benar. Kita harus terbuka, kita lakukan ini secara transparan dan semua produsen kita beri kesempatan yang sama," tutur dia.
Joao juga bahkan mengklaim jika keputusan impor tersebut berhasil menghemat hingga Rp 46,5 triliun.
Penghematan itu berasal dari selisih harga mobil impor India yang dinilai lebih murah dibandingkan mobil dari produsen yang telah lama beroperasi di dalam negeri dengan spesifikasi yang hampir serupa.
"Dengan pengadaan sarana-prasarana ini, Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar Rp46,5 triliun,” ujar dia.
Ditunda atau Tetap Jalan?
Usai polemik tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun meminta Agrinas untuk menunda pembelian kendaraan impor tersebut.
Dasco beralasan, permintaan itu mempertimbangkan kondisi Presiden Prabowo Subianto yang saat itu masih berada di Amerika Serikat (AS) dalam proses negosiasi tarif.
Dia pun meminta pembahasan lebih detil dilakukan usai Kepala Negara telah berada di Indonesia. "Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu mengingat presiden masih di luar negeri” kata Dasco
Namun, Agrinas memastikan belum ada keputusan resmi untuk meminta impor tersebut. Dirut Joao mengatakan yang menolak itu hanya segelintir individu dan tidak serta-merta mengatasnamakan negara maupun pejabat pemerintah.
"Yang menolak ini siapa? karena saya ini kan BUMN. Saya pasti taat kepada pemerintah dan taat kepada pemerintah," ujarnya. Bahkan, pikap tersebut belakangan juga telah sampai ke Indonesia sebanyak 1.000 unit.
(ain)
