Pihak militer AS menyatakan bahwa Brunson telah berbicara dengan Menhan Korsel untuk menegaskan kembali bahwa pemberitahuan sebenarnya telah diberikan. Namun, ia menyatakan penyesalan karena Menteri dan Kepala Staf Gabungan Korsel tidak mendapatkan pengarahan tepat waktu.
“Dialog yang jujur sangat penting untuk koordinasi aliansi yang efektif. Pengungkapan informasi secara selektif—baik akurat maupun tidak—tidak akan memajukan tujuan keamanan bersama kita,” tulis pernyataan USFK tersebut.
Kementerian Pertahanan Korsel sebelumnya mengonfirmasi bahwa Menhan telah berbicara melalui telepon dengan Komandan AS. Pihak kementerian menyebut bahwa laporan mengenai permintaan maaf sang jenderal adalah benar "sebagian", tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Berdasarkan laporan Yonhap, sekitar 10 jet tempur AS lepas landas dari pangkalan udara di Pyeongtaek untuk melakukan latihan di perairan internasional lepas pantai barat Korsel pekan lalu. Meskipun pesawat AS tidak memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) China, Beijing tetap mengerahkan jet tempurnya saat pesawat AS mendekati wilayah tersebut.
Perselisihan publik yang langka ini muncul di tengah sinyal bahwa AS berencana mengurangi perannya dalam menangkal agresi Korea Utara (Korut), sembari mendesak Seoul untuk mengambil peran utama dalam menghadapi Pyongyang.
Situasi ini juga menunjukkan tantangan besar bagi Presiden Lee Jae Myung yang berupaya menghindari keberpihakan antara AS dan China. Langkah ini merupakan pergeseran dari pendahulunya yang secara jelas memprioritaskan hubungan dengan Washington dan Tokyo.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth saat berkunjung ke Seoul November lalu, menyatakan bahwa Washington mempertahankan "fleksibilitas untuk kontinjensi regional." Hal ini memberi sinyal adanya potensi peran militer di luar Semenanjung Korea di tengah meningkatnya ketegangan dengan China.
China sendiri terus meningkatkan agresi militernya di Indo-Pasifik, terutama terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan dan Taiwan. Ketegangan juga memanas antara China dan Jepang—sekutu utama AS lainnya di Asia—setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menyarankan pada November lalu bahwa Tokyo secara hukum dibenarkan untuk mengerahkan militer jika terjadi invasi China ke Taiwan.
(bbn)
